Politisi PDI-P: Banyak Faktor Ahok Kalah, Salah Satunya Keluhan Birokrat

Kompas.com - 21/04/2017, 08:00 WIB
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat memberikan konferensi pers di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (19/4/2017). GARRY ANDREW LOTULUNGBasuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat memberikan konferensi pers di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (19/4/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat harus menelan kekalahan dari pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada gelaran Pilkada DKI Jakarta. Beberapa hal dinilai menjadi penyebab kekalahan pasangan petahana itu.

"Enggak bisa direduksi dalam satu sebab, banyak hal saya kira," kata Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Salah satunya adalah "curhatan" dari warga. Hendrawan menceritakan sejumlah keluhan yang diterimanya terhadap Ahok yang diungkapkan oleh birokrat hingga pengusaha.

"Birokrat yang saya temui mengatakan 'haduh, kalau Ahok menang lagi, penderitaan kami semakin panjang, enggak bisa main-main anggaran'. Pengusaha yang saya temui 'apa sih untungnya Ahok sebagai gubernur. Pajak dinaikkan'," ungkap Hendrawan.

(Baca: Pekan yang Berat bagi Ahok...)

"Beberapa orang lainnya, 'duh nanti kami kemaraunya lebih panjang lagi'," sambung dia.

Persoalan koordinasi juga dinilai sebagai penyebab lainnya. Namun, Hendrawan mengatakan, hal itu terjadi pada setiap parpol saat bekerja sama dengan parpol lainnya di sebuah daerah.

Sedangkan DKI dianggap menjadi salah satu wilayah dengan pertarungan politik cukup kuat. Ia mencontohkan kader partai A dam partai B di Jakarta Utara.

(Baca: Pil Pahit Kekalahan Ahok dan Rano Karno Sinyal untuk PDI-P)

Dua kader partai pendukung tersebut dipaksa mesti berkoalisi pada Pilkada DKI, padahal keduanya harus bersaing pada kesempatan lainnya.

"Anda yang saya tahu nanti akan jadi musuh saya 2019, eh sekarang saya kerja sama dengan Anda. Susah dong. Begitu saya punya kantong (pemilih) yang sudah relatif jadi pendukung, masa mau mengajak lawan dengan sukarela," tuturnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X