Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 21/04/2017, 07:26 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Bekto Suprapto mendorong keseriusan Divisi Propam Polri mengusut tuntas penembakan mobil satu keluarga di Sumatera Selatan oleh polisi.

Saat ini, Brigadir K diperiksa secara internal Polri atas 10 tembakan yang dia arahkan ke mobil tersebut.

"Hasil pemeriksaan pengawas Internal Polri yaitu oleh Propam dan inspektorat dilaksanakan harus secara tuntas dan obyektif," ujar Bekto kepada Kompas.com, Kamis (20/4/2017) malam.

Penembakan dilakukan lantaran mobil tersehut tidak berhenti saat dilakukan razia. Justru terus melaju kencang sehingga sempat terjadi aksi kejar-kejaran. Polisi mengira di dalam mobil tersebut adalah pelaku kejahatan dan mengambil tindakan tegas.

(Baca: Penembakan Mobil, Brigadir K dan Korban Tewas Ada Hubungan Keluarga)

Bekto mengatakan, jika memang langkah yang diambil Brigadir K salah maka harus diproses secara kode etik profesi. Tak hanya itu, pidana juga harus menjeratnya.

"Kesalahan pidana harus diselesaikan dengan proses pidana dan tidak cukup hanya dengan proses disiplin atau proses kode etik profesi kepolisian," kata Bekto.

Masyarakat, kata Bekto, akan mengawasi proses pemeriksaan oleh pengawas Internal sambil menilai seberapa serius lembaga Polri akan memproses suatu peristiwa yang menarik perhatian masyarakat itu.

Kompolnas juga akan mengawasi dan mengawal pemeriksaan pengawas internal. Jika diperlukan, pihaknya akan memberi rekomendasi.

(Baca: Ini Kronologi Penembakan Mobil Isi Satu Keluarga oleh Polisi di Sumsel)

Bekto menilai, setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Pertama, tidak semua anggota memahami aturan penggunaan senjata api dan prosedurnya, meski aturannya tertera di Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009.

"Perlu sosialisasi yang lebih lagi bagi semua anggota Polri yang memegang senjata," kata Bekto.

Kedua, kemungkinan tidak semua anggota Polri mendapat latihan yang cukup mengenai ketrampilan menggunakan senjata api.

(Baca: Lakukan Penembakan, Polisi Mengira Mobil Berisi Satu Keluarga Pelaku Kejahatan)

Alasannya bermacam-macam, bisa karena keterbatasan senjata api, keterbatasan amunisi, tidak tersedianya lapangan tembak di setiap Polres, tidak cukupnya anggaran untuk melakukan latihan menembak, dan menyepelekan pelatihan tanpa letusan peluru dalam penggunaan senjata.

Selain itu, kemungkinan tidak semua pelaksanaan kegiatan razia didahului dengan pengarahan yang cukup terkait dengan menghadapi situasi kritis. Bekto mengatakan, bisa saja kegiatan razia dianggap kegiatan rutin saja.

"Kemudian kemungkinan pelaksanaan razia dapat dilakukan tanpa berpedoman pada standar operasi baku yang berlaku di lingkungan Polri," kata Bekto.

Akibat kejadian ini, satu penumpang meninggal dunia akibat beberapa tembakan di tubuhnya. Sementara enam orang lainnya, bahkan ada anak kecil yang terkena luka tembak di sejumlah bagian tubuh.

Kompas TV Namun, karena kacanya tak mau dibuka, seorang anggota polisi Brigadir K melepaskan tembakan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepercayaan Publik ke Polri Meningkat, Komisi III Berencana Naikkan Anggaran

Kepercayaan Publik ke Polri Meningkat, Komisi III Berencana Naikkan Anggaran

Nasional
Hinca: Sejak 2013 Sampai Sekarang Tidak Ada Hakim Agun Perempuan Kamar TUN dan Pajak

Hinca: Sejak 2013 Sampai Sekarang Tidak Ada Hakim Agun Perempuan Kamar TUN dan Pajak

Nasional
Kemenkes Sebut Larangan Bukber ASN Bukan Karena Kasus Covid-19 Naik: Karena Pamer Gaya Hidup

Kemenkes Sebut Larangan Bukber ASN Bukan Karena Kasus Covid-19 Naik: Karena Pamer Gaya Hidup

Nasional
Bareskrim Ungkap Alasan Pelaku Jual Video Porno Anak Laki-laki: Lebih Laku

Bareskrim Ungkap Alasan Pelaku Jual Video Porno Anak Laki-laki: Lebih Laku

Nasional
Bareskrim Ungkap Modus Pelaku Pornografi Anak: Diberi Snack hingga Uang

Bareskrim Ungkap Modus Pelaku Pornografi Anak: Diberi Snack hingga Uang

Nasional
Usai Saling Lempar, Kini Persoalan Santunan Gagal Ginjal Akut Dibahas Empat Kementerian

Usai Saling Lempar, Kini Persoalan Santunan Gagal Ginjal Akut Dibahas Empat Kementerian

Nasional
Meski Tak Jadi Syarat Mudik, Kemenkes Imbau Warga Tetap Lakukan Vaksinasi Booster

Meski Tak Jadi Syarat Mudik, Kemenkes Imbau Warga Tetap Lakukan Vaksinasi Booster

Nasional
'Kick Off' Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Dimulai Setelah Lebaran

"Kick Off" Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Dimulai Setelah Lebaran

Nasional
Polri Bakal Maksimalkan Pengawasan Aktivitas Impor Ilegal di Pintu Masuk

Polri Bakal Maksimalkan Pengawasan Aktivitas Impor Ilegal di Pintu Masuk

Nasional
Kemenkes Tegaskan Obat dan Alkes Pasien Gagal Ginjal Akut Masih Ditanggung BPJS

Kemenkes Tegaskan Obat dan Alkes Pasien Gagal Ginjal Akut Masih Ditanggung BPJS

Nasional
Dugaan Korupsi Cukai Rokok di Tanjung Pinang Rugikan Negara Lebih Rp 250 M

Dugaan Korupsi Cukai Rokok di Tanjung Pinang Rugikan Negara Lebih Rp 250 M

Nasional
Komisi III Bakal Soroti Kekayaan dan Isu Plagiarisme Calon Hakim Agung Triyono Martanto di Fit And Proper Test

Komisi III Bakal Soroti Kekayaan dan Isu Plagiarisme Calon Hakim Agung Triyono Martanto di Fit And Proper Test

Nasional
Singung Potensi Wisatawan, Sandiaga Harap Piala Dunia Tetap Digelar di Indonesia

Singung Potensi Wisatawan, Sandiaga Harap Piala Dunia Tetap Digelar di Indonesia

Nasional
Besok, MAKI Laporkan Kepala PPATK, Mahfud MD dan Sri Mulyani ke Bareskrim Polri

Besok, MAKI Laporkan Kepala PPATK, Mahfud MD dan Sri Mulyani ke Bareskrim Polri

Nasional
Menko Mahfud Persilakan Komnas HAM Usut Lagi Tragedi Kanjuruhan

Menko Mahfud Persilakan Komnas HAM Usut Lagi Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke