Kompas.com - 21/04/2017, 06:45 WIB
Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meninjau pengerjaan proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Patung Pemuda Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2015). KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaPresiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meninjau pengerjaan proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Patung Pemuda Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2015).
Penulis Sandro Gatra
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo beserta aparat penegak hukum dan keamanan dianggap telah bersikap netral dalam Pilkada DKI 2017.

Tuduhan berbagai pihak bahwa Jokowi mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dinilai tidak terbukti.

Acuannya, hasil hitung cepat pemungutan suara Pilkada DKI putaran kedua, Rabu (19/4/2017), yang memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

(baca: Ini Hasil Akhir Quick Count 4 Lembaga Survei untuk Pilkada DKI Putaran Kedua)

Penilaian tersebut disampaikan AS Hikam, Pengamat Politik Universitas Presiden dalam wawancara dengan Kompas TV.

AS Hikam menilai, kecurigaan atau sikap kritis terhadap keberpihakan Presiden dalam Pilkada DKI masih wajar jika Jokowi dikaitkan sebagai kader PDI Perjuangan.

PDI-P adalah salah satu parpol pengusung Ahok-Djarot. Sebelum menjadi Presiden, Jokowi juga berpasangan dengan Ahok ketika memimpin DKI periode 2012-2017.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(baca: Pengamat: Kekalahan Ahok Akan Menyulitkan Jokowi pada Pilpres 2019)

Setelah Jokowi masuk ke Istana pada 2014, Ahok kemudian mengambil alih kepemimpinan di Ibu Kota.

Hikam menganggap sikap kritis seperti itu menunjukkan demokrasi di Indonesia hidup. Namun, menjadi tidak adil jika pihak lawan berlebihan dalam bersikap.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X