Jusuf Kalla: Pemberitaan Media Luar soal Pilkada DKI Tidak Adil

Kompas.com - 21/04/2017, 06:02 WIB
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritisi media luar negeri yang dinilainya kurang adil dalam pemberitaan terkait Pilkada DKI Jakarta.

Wapres Jusuf Kalla mengatakan ia menyampaikan hal itu saat pertemuannya dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Michael Richard Pence.

"Soal pilkada tadi saya ketemu Wakil Presiden Mike Pence saya bilang juga, tidak adil ini media luar, karena yang menang yang banyak didukung oleh teman-teman organisasi Islam dan sebagainya dianggap garis keras yang menang," katanya saat memberikan sambutan dalam peluncuruan buku Takziah Muhammadiyah untuk KH A Hasyim Muzadi di Jakarta, Kamis (20/4/2017) malam,

Ia mengatakan, Anies Baswedan merupakan salah satu tokoh Islam yang moderat paling lembut.

(Baca: Kekalahan Ahok dan Kemenangan Anies dalam Sorotan Media Asing)

"Karena ada imam besar dianggap keras, padahal dukung saja ini, padahal apapun demokrasi siapapun apakah yang dipilih oleh yang ringan yang keras, tetap dong demokrasi tidak ada bedanya karena dipilih orang banyak," katanya.

Ia menambahkan, dalam perhelatan Pilkada DKI Jakarta yang telah berlangsung Rabu (19/4/2017) yang menang adalah demokrasi.

"Mudah-mudahan dapat di pahami bahwa yang menang demokrasi, itu kita hormati semuanya," katanya.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima Wapres AS Michael Pence di Istana Wakil Presiden, Kamis, sekitar pukul 11.30 WIB dan melakukan pertemuan bilateral dengan Wapres Kalla hingga pukul 12.30 WIB.

(Baca: Hasil Final "Real Count" KPU DKI: Anies-Sandi Unggul di Semua Wilayah)

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Duga Ada 'Sosok Besar' yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

Pengacara Duga Ada "Sosok Besar" yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

Nasional
Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Terbit Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur di Langkat

Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Terbit Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur di Langkat

Nasional
Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

Nasional
Relawan Ganjar 'Pede' soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

Relawan Ganjar "Pede" soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

Nasional
UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

Nasional
Saksi Sebut Pesaing Diberi Uang agar Perusahaan Pilihan Kakak Bupati Langkat Menang Tender

Saksi Sebut Pesaing Diberi Uang agar Perusahaan Pilihan Kakak Bupati Langkat Menang Tender

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,15 Persen, Ketiga 21,28 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,15 Persen, Ketiga 21,28 Persen

Nasional
Komnas HAM Apresiasi TNI Tetapkan 10 Prajurit Tersangka Kerangkeng Manusia Langkat

Komnas HAM Apresiasi TNI Tetapkan 10 Prajurit Tersangka Kerangkeng Manusia Langkat

Nasional
KPK Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi di PT Merpati Nusantara Airlines

KPK Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi di PT Merpati Nusantara Airlines

Nasional
Kode Jokowi di Hadapan Projo, Sinyal Dukungan untuk Capres Pilihan

Kode Jokowi di Hadapan Projo, Sinyal Dukungan untuk Capres Pilihan

Nasional
Profil Mohammad Hatta, Sang Proklamator yang Jadi Wakil Presiden Pertama Indonesia

Profil Mohammad Hatta, Sang Proklamator yang Jadi Wakil Presiden Pertama Indonesia

Nasional
Komnas HAM RI Buka Akses Aduan Masyarakat di NTT

Komnas HAM RI Buka Akses Aduan Masyarakat di NTT

Nasional
Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele

Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele

Nasional
Nama Satu Kata di E-KTP Sebelum Ada Permendagri 72/2022 Tetap Diakui

Nama Satu Kata di E-KTP Sebelum Ada Permendagri 72/2022 Tetap Diakui

Nasional
Pemerintah Belum Berencana Musnahkan Ternak yang Terjangkit Penyakit Kuku dan Mulut

Pemerintah Belum Berencana Musnahkan Ternak yang Terjangkit Penyakit Kuku dan Mulut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.