Keponakan Novanto Tak Penuhi Pemanggilan Sebagai Saksi Sidang E-KTP

KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Ketua Panitia Lelang Proyek e-KTP Drajat Wisnu Setyawan bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/4/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi, tidak memenuhi pemanggilan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Sedianya, Irvan akan menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP).

"Enam saksi yang tidak hadir hari ini tidak memberikan konfirmasi mengenai ketidakhadiran," ujar Jaksa KPK Abdul Basir di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Dua saksi yang juga dihadirkan dalam persidangan adalah Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby dan Johanes Richard Tanjaya.

Kepada jaksa KPK, Johanes menyebut bahwa Irvan adalah keponakan dari Ketua DPR Setya Novanto.

(Baca: Andi Narogong Bentuk Tiga Konsorsium untuk Jadi Peserta Lelang E-KTP)

Dalam persidangan, terungkap bahwa Irvan pernah berbicara kepada Bobby, bahwa biaya yang akan dikeluarkan terkait proyek e-KTP sangat besar.

"Irvan sempat bicara biaya besar banget. Saya tanya berapa besar, 7 persen kata dia. Dia bilang buat Senayan," kata Bobby kepada jaksa KPK.

Menurut Johanes, biaya 7 persen yang disebut Irvan kepada Bobby tersebut adalah bagian untuk Setya Novanto dalam proyek e-KTP.

Dalam surat dakwaan, PT Murakabi Sehahtera menjadi salah satu konsorsium yang mengikuti lelang proyek e-KTP.

Konsorsium Murakabi sengaja dibuat oleh pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, sebagai pendamping lelang Konsorsium PNRI yang akan mengerjakan proyek e-KTP.

Dalam kasus e-KTP, proses persetujuan anggaran di DPR disebut dikendalikan oleh beberapa pimpinan fraksi.

Dua di antaranya adalah Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

(Baca: Ketua Panitia Lelang E-KTP Akui Beri Uang ke Auditor BPKP)

Keduanya disebut mengoordinasikan setiap pimpinan fraksi untuk menyetujui anggaran e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun.

Saat itu, perolehan kursi anggota DPR yang terbesar adalah Demokrat dan Partai Golkar.

Menurut surat dakwaan, untuk mendorong persetujuan anggaran tersebut, pihak konsorsium melalui Andi Narogong memberikan sejumlah uang kepada beberapa anggota DPR RI.

Kompas TV Saat ini KPK telah menerima uang sebesar 250 miliar rupiah dari mereka yang diduga terlibat korupsi KTP elektronik. Sumber uang berasal dari korporasi atau vendor yang terlibat pengadaan, pihak swasta, hingga anggota DPR. Ketua KPK menolak menyebutkan siapa anggota DPR, yang mengembalikan uang korupsi e-KTP. Namun sempat beredar informasi, anggota dewan yang mengembalikan uang e-KTP berjumlah 13 orang. Ketua KPK juga menegaskan pengembalian uang tidak menghapus tindak pidana, hanya menunjukkan iktikad baik.