Kompas.com - 20/04/2017, 19:18 WIB
Sekretaris Kabinet Pramono Anung Indra Akuntono/KOMPAS.comSekretaris Kabinet Pramono Anung
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X segera menyelesaikan proyek Bandara Kulon Progo.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden, Jakarta pada Kamis (20/4/2017).

"Presiden menugaskan Menhub dan Gubernur DIY, untuk Bandara Kulon Progo bisa digunakan bulan April 2019," ujar Pramono.

Instruksi tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas membahas proyek strategis nasional dan program prioritas DIY di Kantor Presiden, Kamis siang.

Selain itu, Presiden juga meminta pembangunan jalan tol yang menghubungkan bandara dengan kawasan Candi Borodbudur segera diselesaikan.

"Dengan demikian, kalau (penyelesaian Bandara Kulon Progo) itu termasuk jalan tolnya, maka antara Borobudur ke Bandara dan ke wisata lain akan terkoneksi dengan baik," ujar Pramono.

(Baca: Sultan: Rencana Pembangunan Bandara Kulon Progo Berlanjut)

Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan, masih ada persoalan terkait pembangunan jalur wisata.

"Akses ke Candi Borobudur kan ada tiga jalan. Timur, tengah, dan barat. Nah ini (jalur wisata) mana yang mau dikembangkan ya? Apalagi ada jalan yang ada pegunungan. Enggak mudah kan untuk memapas," ujar Sultan.

Pemprov DIY berpendapat, lebih baik jalur tengah yang dijadikan jalur wisata. Namun, keputusan mengenai hal ini harus diputuskan bersama kementerian terkait.

"Jadi ya nantilah antara Kemenhub dan Kemen PU-Pera bakalan berunding dulu," ujar Sultan.

(Baca: Kejati DIY Yakin MA Tolak Gugatan 101 Warga soal Bandara Kulon Progo)

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 10 April: Tambah 95, Total 42.443 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 10 April: Tambah 95, Total 42.443 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 111.137 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 10 April: Ada 111.137 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 10 April: Tambah 3.629 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.409.288

UPDATE 10 April: Tambah 3.629 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.409.288

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.562.868, Bertambah 4.723

UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.562.868, Bertambah 4.723

Nasional
Politisi PKS Sebut Kementerian Investasi Tak Dibutuhkan, Ini Alasannya

Politisi PKS Sebut Kementerian Investasi Tak Dibutuhkan, Ini Alasannya

Nasional
Survei IPO Sebut Program Bansos Tunai Tak Tepat Sasaran, KSP Sebut Jokowi Langsung Turun Mengecek

Survei IPO Sebut Program Bansos Tunai Tak Tepat Sasaran, KSP Sebut Jokowi Langsung Turun Mengecek

Nasional
56 Persen Masyarakat Puas terhadap Kinerja Jokowi, Politikus PKS: Ini Warning

56 Persen Masyarakat Puas terhadap Kinerja Jokowi, Politikus PKS: Ini Warning

Nasional
HUT Matakin Ke-98, Wapres Apresiasi Forum Dialog Antar-Agama

HUT Matakin Ke-98, Wapres Apresiasi Forum Dialog Antar-Agama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X