Kompas.com - 20/04/2017, 15:36 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, membenarkan menguatnya wacana pengusungan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pilpres 2019.

Wacana itu menguat setelah pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno menang Pilkada DKI berdasarkan hasil hitung cepat.

"Ya, Insya Allah lah. Masyarakat dan kami mengharapkan Pak Prabowo sehat dan bisa maju untuk Pemilu 2019 karena saya kira kalau beliau terpilih ini akan membawa Indonesia lebih kuat dan terhormat," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

(baca: "Prabowo Presiden" Menggema di DPP Partai Gerindra)

Fadli menganggap, kemenangan pasangan Anies-Sandi menjadi tolok ukur bagi Gerindra untuk mencapreskan Prabowo.

Terlebih, ujar Fadli, Gerindra mampu memenangkan pasangan Anies-Sandi yang dukungan dananya tergolong minim.

(baca: Politisi PDI-P: Pilpres 2019 Akan Lebih Ramai jika Prabowo Capres)

Keunggulan Anies-Sandi berdasarkan hasil quick count Pilkada DKI putaran kedua Pilkada DKI, menurut Fadli, juga menandakan keberhasilan Gerindra menangkap aspirasi politik masyarakat yang menginginkan adanya perubahan.

Saat ditanya apakah Prabowo memang ingin kembali maju sebagai capres, Fadli menjawab, hal itu memang belum dinyatakan secara gamblang oleh Prabowo.

"Memang belum, tapi pokoknya Pak Prabowo kami, kader Gerindra, berharap maju, tapi emang beliau belum jawab," lanjut Fadli.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Mardani Maming, KPK Telah Periksa 9 Saksi yang Menguatkan Penyidikan

Kasus Mardani Maming, KPK Telah Periksa 9 Saksi yang Menguatkan Penyidikan

Nasional
Mendagri Akui Pemekaran Papua Tak Mungkin Memuaskan Semua Pihak, Perlu Ada Antisipasi Konflik

Mendagri Akui Pemekaran Papua Tak Mungkin Memuaskan Semua Pihak, Perlu Ada Antisipasi Konflik

Nasional
Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK, Novel Baswedan: Ini Tahapan Terakhir untuk Dapat Keadilan

Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK, Novel Baswedan: Ini Tahapan Terakhir untuk Dapat Keadilan

Nasional
Kontras: Implementasi Slogan “Presisi” Polri Masih Belum Ditemukan di Lapangan

Kontras: Implementasi Slogan “Presisi” Polri Masih Belum Ditemukan di Lapangan

Nasional
Wapres Anggap Perbedaan Tanggal Idul Adha Hal Biasa, Masyarakat Sudah Dewasa

Wapres Anggap Perbedaan Tanggal Idul Adha Hal Biasa, Masyarakat Sudah Dewasa

Nasional
Komisi II DPR Pastikan Pemekaran Papua Bikin Anggaran Pemilu 2024 Bertambah

Komisi II DPR Pastikan Pemekaran Papua Bikin Anggaran Pemilu 2024 Bertambah

Nasional
Kunjungi Peternakan di Lombok yang Semua Sapinya Sembuh dari PMK, Wapres: Berkat Kegigihan Para Peternak

Kunjungi Peternakan di Lombok yang Semua Sapinya Sembuh dari PMK, Wapres: Berkat Kegigihan Para Peternak

Nasional
Kontras: 677 Kekerasan dari Polisi Terjadi dalam Setahun Terakhir

Kontras: 677 Kekerasan dari Polisi Terjadi dalam Setahun Terakhir

Nasional
Pemekaran Diprediksi Picu Konflik Sosial di Papua Tengah

Pemekaran Diprediksi Picu Konflik Sosial di Papua Tengah

Nasional
Setelah Jatuh, Wakil Ketua Banggar DPR Muhidin Dapat Cokelat dari Puan

Setelah Jatuh, Wakil Ketua Banggar DPR Muhidin Dapat Cokelat dari Puan

Nasional
Yandri Susanto Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulkifli Hasan

Yandri Susanto Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulkifli Hasan

Nasional
Sepuluh Jam Kunjungan Jokowi di Ukraina dan Misi Perdamaian...

Sepuluh Jam Kunjungan Jokowi di Ukraina dan Misi Perdamaian...

Nasional
Ada yang Berbeda dari Pakaian Zelensky Saat Bertemu Jokowi...

Ada yang Berbeda dari Pakaian Zelensky Saat Bertemu Jokowi...

Nasional
MAKI Laporkan Kasus Impor Bawang Putih ke KPK, Duga Kerugian Negara Rp 900 Miliar

MAKI Laporkan Kasus Impor Bawang Putih ke KPK, Duga Kerugian Negara Rp 900 Miliar

Nasional
Pengesahan 3 UU Provinsi Baru di Papua Saat UU Otsus Masih Diuji Dinilai Rawan Inkonstitusional

Pengesahan 3 UU Provinsi Baru di Papua Saat UU Otsus Masih Diuji Dinilai Rawan Inkonstitusional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.