Pil Pahit Kekalahan Ahok dan Rano Karno Sinyal untuk PDI-P

Kompas.com - 20/04/2017, 10:53 WIB
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat diantar Ibu Megawati Soekarnoputri saat mendaftar di KPU DKI Jakarta, Rabu (21/9/2016). Sejumlah perwakilan partai mulai mendaftarkan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta, jelang pilkada 2017  mendatang. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELIBasuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat diantar Ibu Megawati Soekarnoputri saat mendaftar di KPU DKI Jakarta, Rabu (21/9/2016). Sejumlah perwakilan partai mulai mendaftarkan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta, jelang pilkada 2017 mendatang.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi mengatakan, kekalahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, menjadi sinyal bagi PDI Perjuangan untuk mengevaluasi strategi mereka dalam menghadapi pilkada serentak 2018.

Terlebih, kata dia, bukan Ahok saja, Rano Karno yang juga merupakan kandidat petahana di Pilkada Banten yang diusung PDI Perjuangan juga menelan pil kekalahan.

“Kekalahan ini menunjukkan semacam penurunan dukungan dari publik terhadap PDI Perjuangan atau rezim sekarang,” kata Airlangga saat dihubungi, Kamis (20/4/2017).

Menurut dia, pilkada serentak 2018 merupakan momentum penting untuk menghadapi Pemilu Presiden 2019. Pasalnya, ada tiga provinsi besar yang akan berkontestasi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.


(Baca: Survei Tak Berpihak Pada Ahok-Djarot, Ini Kata Megawati)

Salah satu isu penting yang harus diperhatikan PDI Perjuangan yakni terkait kasus dugaan penistaan agama. Meski kasus ini terkait Ahok secara individu, namun kasus itu berimbas pada PDI-P yang mendukung Ahok.

Kader PDI Perjuangan harus turun ke bawah sejak dini dan merangkul kelompok keagamaan besar, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dalam menyosialisasikan kandidat kepala daerah yang akan mereka usung.

“Komunitas masjid, jejaring di RT/RW itu lebih dikapitalisasi. Kerja partai di tingkat basis itu masih kurang kuat,” kata dia.

(Baca: Anies-Sandi Menang di TPS Megawati)

Di samping itu, ia mengatakan, kader PDI Perjuangan juga perlu memperhatikan aspirasi masyarakat lebih detil. Pasalnya, sejauh ini konsesi yang dibangun PDI Perjuangan baru sebatas di tingkat elit.

“Ketika ada persoalan, misalnya contoh, ada persolan (petani) Kendeng, yang tidak dilakukan adalah pendekatan persuasif,” ujarnya.

Kompas TV Apakah evaluasi dari masing-masing tim sukses terkait pelaksanaan pilkada hari ini?



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X