Kapolri Pastikan Tak Ada Mobilisasi Massa Kawal Pilkada DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, hingga saat ini, tak ada mobilisasi massa dari daerah lain ke Jakarta.

Perbatasan Jakarta steril dari rombongan pendatang yang hendak mengawal dan mengawasi proses pemungutan suara hingga penghitungan surat suara.

"Sudah kita cek ke Kapolda Jabar, Kapolda Banten, kapolresnya juga begitu, Kapolres Bogor, Tangerang, tidak ada mobilisasi massa dari luar Jakarta," ujar Tito di kompleks PTIK, Jakarta, Rabu (29/4/2017).

(Baca: Kapolri: Kita Bersatu Lagi, Warga Jakarta)

Meski kegiatan pemungutan suara sudah selesai, namun petugas pengamanan tetap bersiaga. Tito pun memerintahkan Kapolda di wilayah Jawa dan Sumatera untuk mengantisipasi rombongan warganya menuju Jakarta.

Menurut dia, masih ada kemungkinan massa akan berbondong-bondong ke Jakarta pada hari berikutnya.

"Saya minta gunakan kewenangan diskresi untuk tidak ke Jakarta karena akan mengakibatkan situasi yang kurang kondusif untuk Jakarta," kata Tito.

Sebelumnya, Tito mengimbau tak perlu memobilisasi massa dengan dalih mengawal proses pencoblosan hingga penghitungan suara.

Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan pengamanan dari Polri, TNI, dan linmas dirasa cukup untuk mengawal proses tersebut.

(Baca: Kapolri Sebut Dugaan Intimidasi Saat Pilkada DKI Hanya Kesalahpahaman)

Tito khawatir tindakan tersebut bisa mengancam fisik maupun psikis masyarakat yang hendak menggunakan hak pilihnya.

"Kita tidak segan melakukan tindakan dalam rangka untik menjaga ketertiban publik dan menjaga agar masyarakat bebas untukk menentukan pilihan masing-masing," kata Tito. "Kita melindungi hak politik masyarakat," lanjut dia.

Terlebih lagi, sudah ada maklumat yang dikeluarkan Polda Metro Jaya bersama KPU DKI Jakarta dan Bawaslu Provinsi Jakarta soal larangan memobilisasi massa ke Jakarta.

Polda Jawa Barat dan Polda Banten juga mengeluarkan maklumat serupa. Jadi, jika ada masyarakat berbondong-bondong ke Jakarta yang bertujuan politik dan mengganggu situasi keamanan, maka Tito perintahkan untuk ditindak tegas.

"Saya minta kepada masyarakat, silakan, bebas menggunakan hak pilih. Kita jamin," kata Tito.