Kompas.com - 19/04/2017, 16:41 WIB
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyampaikan hasil pantauan pengamanan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua di kompleks PTIK, Jakarta, Rabu (19/4/2017). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyampaikan hasil pantauan pengamanan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua di kompleks PTIK, Jakarta, Rabu (19/4/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, hingga saat ini, tak ada mobilisasi massa dari daerah lain ke Jakarta.

Perbatasan Jakarta steril dari rombongan pendatang yang hendak mengawal dan mengawasi proses pemungutan suara hingga penghitungan surat suara.

"Sudah kita cek ke Kapolda Jabar, Kapolda Banten, kapolresnya juga begitu, Kapolres Bogor, Tangerang, tidak ada mobilisasi massa dari luar Jakarta," ujar Tito di kompleks PTIK, Jakarta, Rabu (29/4/2017).

(Baca: Kapolri: Kita Bersatu Lagi, Warga Jakarta)

Meski kegiatan pemungutan suara sudah selesai, namun petugas pengamanan tetap bersiaga. Tito pun memerintahkan Kapolda di wilayah Jawa dan Sumatera untuk mengantisipasi rombongan warganya menuju Jakarta.

Menurut dia, masih ada kemungkinan massa akan berbondong-bondong ke Jakarta pada hari berikutnya.

"Saya minta gunakan kewenangan diskresi untuk tidak ke Jakarta karena akan mengakibatkan situasi yang kurang kondusif untuk Jakarta," kata Tito.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Tito mengimbau tak perlu memobilisasi massa dengan dalih mengawal proses pencoblosan hingga penghitungan suara.

Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan pengamanan dari Polri, TNI, dan linmas dirasa cukup untuk mengawal proses tersebut.

(Baca: Kapolri Sebut Dugaan Intimidasi Saat Pilkada DKI Hanya Kesalahpahaman)

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X