Kompas.com - 19/04/2017, 15:37 WIB

Panitia TPS 34 yang berlokasi di Rusunawa Jatinegara, Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur, menghiasi area pemungutan suara dengan balon dan pita. Sehingga tampak seperti sedang dilangsungkan pesta ulang tahun. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Arief Budiman memuji panitia setelah meninjau langsung lokasi tersebut pada Rabu (19/4/2017). Kompas.com/Fachri Fachrudin Panitia TPS 34 yang berlokasi di Rusunawa Jatinegara, Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur, menghiasi area pemungutan suara dengan balon dan pita. Sehingga tampak seperti sedang dilangsungkan pesta ulang tahun. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Arief Budiman memuji panitia setelah meninjau langsung lokasi tersebut pada Rabu (19/4/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Arief Budiman mengingatkan bahwa hasil perolehan suara melalui hitung cepat atau quick count harus disikapi sebagai informasi.

"Quick count" bukan hasil resmi oleh penyelenggara pemilihan.

"Masyarakat harus paham bahwa hasil hitung cepat adalah bukan hasil resmi. Hasil resmi pemilu nanti akan ditetapkan KPU," ujar Arief, di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/4/2017).

Arief menjelaskan, quick count merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh lembaga survei.

Masing-masing lembaga memiliki teknik atau metode tertentu dalam menghitung perolehan suara.

Metode yang digunakan tetap terukur.

(Baca: Hasil Quick Count Sementara Litbang Kompas Pukul 15.01 WIB)

Ia menekankan, agar menjadikan hasil quick count sebagai informasi, bukan patokan hasil perolehan suara.

"Boleh melihat itu, menjadikan (quick count) itu sebagai informasi boleh, tetapi bukan memahami itu sebagai hasil yang menentukan hasil yang resmi, final. Hasil resmi itu ditetapkan KPU," kata Arief.

Oleh karena itu, ia berharap, tak ada perdebatan mengenai hasil quick count yang dirilis lembaga-lembaga survei.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Nasional
Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Nasional
Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Nasional
Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Nasional
Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Supermarket di Daerah Level 1 Boleh Buka 100 Persen

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Supermarket di Daerah Level 1 Boleh Buka 100 Persen

Nasional
UPDATE: 840 Kasus Omicron di Indonesia, 174 Transmisi Lokal

UPDATE: 840 Kasus Omicron di Indonesia, 174 Transmisi Lokal

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal di Daerah Level 3 Dibatasi 50 Persen

PPKM Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal di Daerah Level 3 Dibatasi 50 Persen

Nasional
Kasus Munjul, KPK Ingatkan Notaris Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Kembalikan Uang Rp 10 Miliar

Kasus Munjul, KPK Ingatkan Notaris Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Kembalikan Uang Rp 10 Miliar

Nasional
Ryamizard Sebut Ada Ancaman Kedaulatan jika Slot Orbit 123 Tak Diselamatkan

Ryamizard Sebut Ada Ancaman Kedaulatan jika Slot Orbit 123 Tak Diselamatkan

Nasional
Mantan Menhan Ryamizard Sebut Ada Perintah Presiden Selamatkan Slot Orbit 123

Mantan Menhan Ryamizard Sebut Ada Perintah Presiden Selamatkan Slot Orbit 123

Nasional
Hari Ini, RUU TPKS Bakal Disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR

Hari Ini, RUU TPKS Bakal Disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR

Nasional
Keluhan Munarman Kehilangan Mata Pencarian hingga Gelisah Terancam Hukuman Mati

Keluhan Munarman Kehilangan Mata Pencarian hingga Gelisah Terancam Hukuman Mati

Nasional
Soal Laporan Gibran-Kaesang, Jubir: Ditelaah Kewenangan KPK atau Bukan

Soal Laporan Gibran-Kaesang, Jubir: Ditelaah Kewenangan KPK atau Bukan

Nasional
PKS Tolak RUU IKN Disahkan di Rapat Paripurna, Ini Alasannya

PKS Tolak RUU IKN Disahkan di Rapat Paripurna, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.