Kompas.com - 19/04/2017, 13:29 WIB
Komisioner KPU RI Ilham Syahputra disela rapat perdana komisioner KPU RI Periode 2017-2019. Rapat digelar di kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (12/4/2017). Fachri FachrudinKomisioner KPU RI Ilham Syahputra disela rapat perdana komisioner KPU RI Periode 2017-2019. Rapat digelar di kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (12/4/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyambangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 di Petamburan, Jakarta Pusat. 

TPS ini merupakan tempat pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab melakukan pencoblosan.

Saat melakukan kunjungannya, Ilham mendapatkan laporan bahwa telah terjadi kericuhan terkait daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak diperbolehkan untuk melakukan pencoblosan karena KTP yang dimilikinya kedaluwarsa.

Mendengar hal tersebut, Ilham pun memberikan tanggapan. Menurut dia, kericuhan itu tidak perlu terjadi karena setiap pemilih yang sudah terdaftar di DPT yang ada di TPS setempat berhak untuk memberikan suaranya.

"Kalau sudah ada di DPT, ya tidak masalah untuk mencoblos. Kericuhan ini sebenarnya tidak perlu," kata Ilham di lokasi pencoblosan TPS 17 Petamburan, Jakarta, Rabu (19/4/2017).

Ilham melanjutkan, kericuhan tersebut tidak perlu terjadi, karena sebelumnya petugas di lapangan sudah terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap yang bersangkutan.

Jika memenuhi aturan, maka petugas dapat memperbolehkan yang bersangkutan untuk mencoblos. Jika tidak, maka akan diputuskan sebelum melakukan pemungutan suara.

"Kalau memang sudah sesuai dengan peraturan, dia sah untuk mencoblos, tetapi kalau tidak, ya tidak bisa," ujar Ilham.

(Baca juga: Rizieq dan Keluarga Mencoblos di TPS Tempat Parkir Gereja Bethel Petamburan)

Terkait hal tersebut, dirinya meminta, insiden yang terjadi di TPS 17 untuk segera dibuatkan berita acara dan dilaporkan ke pengawas TPS.

Insiden di TPS 17 Petamburan itu Ketua Panitia Pumungutan Suara diusir oleh beberapa warga. Ini terjadi saat Ketua PPS menjelaskan bahwa warga yang sudah terdaftar di DPT berhak untuk memilih walaupun KTP-nya sudah kedaluwarsa.

(Baca: Ketua PPS Diusir Warga dari TPS 17 Petamburan)

Kompas TV Warga Memanfaatkan Lapangan Tenis Sebagai TPS
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Nasional
Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Nasional
Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Nasional
Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Nasional
Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Nasional
Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Nasional
Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Nasional
Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Nasional
M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

Nasional
Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Nasional
Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Nasional
Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Nasional
Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

Nasional
Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.