Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Dibayar Untuk Menangkan Ahok-Djarot, Ini Kata Polri

Kompas.com - 19/04/2017, 07:51 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menuding adanya dana triliunan rupiah yang digelontorkan oleh paslon Pilkada DKI Jakarta nomor urut 2 pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat (Badja).

Uang itu disebutkan untuk membayar aparat keamanan. Hal itu disampaikan Rizieq dalam ceramahnya, yang videonya diunggah di Youtube.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto enggan menanggapi tudingan tersebut.

"Kami tidak menanggapi, tapi kami melakukan penyelidikan," ujar Rikwanto di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

(Baca: Relawan Ahok-Djarot Laporkan Rizieq Shihab ke Bareskrim)

Relawan Badja, Suhadi, melaporkan Rizieq ke polisi atas viralnya video tersebut. Rizieq dianggap menyebarkan informasi bernada kebencian dan menyinggung SARA. Rikwanto mengatakan, pihaknya akan menyelidiki soal video itu.

"Akan kami dalami apa kata-katanya, apakah berdasarkan bukti yang ada, kapan itu diucapkan, dalam konteks apa, dan ditujukan untuk apa. Akan didalami dulu," kata Rikwanto.

(Baca: Ahok: Bagi Saya, Rizieq Shihab Itu Pembohong)

Dalam video itu, kata Suhadi, Rizieq menyebut bahwa Badja didukung oleh Sembilan Naga dan menggelontorkan uang untuk pemenangan.

Menurut Suhadi, dalam video itu disebutkan, uang itu digunakan untuk "membeli" aparat keamanan seperti TNI dan Polri.

(Baca: Relawan Ahok-Djarot Laporkan Rizieq Shihab, Ini Komentar FPI )

Selama Pilkada Jakarta 2017, kata Suhadi, pasangan Ahok-Djarot mengelola dana kampanye secara transparan. Dana kampanye diperoleh dari sumbangan masyarakat dan perusahaan yang sesuai dengan ketentuan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta.

"Putaran pertama ada sisa dana kampanye Rp 1,7 miliar. Itupun dikembalikan ke kas pemerintah. Jadi kalau dikatakan didukung oleh konglomerat itu sangat mengada-ada dan tidak benar," ucap Suhadi.

Kompas TV Polda Jateng Kirim 500 Personel Kawal Pilkada DKI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com