Disebut Dibayar Untuk Menangkan Ahok-Djarot, Ini Kata Polri

Kompas.com - 19/04/2017, 07:51 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto. KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menuding adanya dana triliunan rupiah yang digelontorkan oleh paslon Pilkada DKI Jakarta nomor urut 2 pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat (Badja).

Uang itu disebutkan untuk membayar aparat keamanan. Hal itu disampaikan Rizieq dalam ceramahnya, yang videonya diunggah di Youtube.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto enggan menanggapi tudingan tersebut.

"Kami tidak menanggapi, tapi kami melakukan penyelidikan," ujar Rikwanto di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

(Baca: Relawan Ahok-Djarot Laporkan Rizieq Shihab ke Bareskrim)

Relawan Badja, Suhadi, melaporkan Rizieq ke polisi atas viralnya video tersebut. Rizieq dianggap menyebarkan informasi bernada kebencian dan menyinggung SARA. Rikwanto mengatakan, pihaknya akan menyelidiki soal video itu.

"Akan kami dalami apa kata-katanya, apakah berdasarkan bukti yang ada, kapan itu diucapkan, dalam konteks apa, dan ditujukan untuk apa. Akan didalami dulu," kata Rikwanto.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca: Ahok: Bagi Saya, Rizieq Shihab Itu Pembohong)

Dalam video itu, kata Suhadi, Rizieq menyebut bahwa Badja didukung oleh Sembilan Naga dan menggelontorkan uang untuk pemenangan.

Menurut Suhadi, dalam video itu disebutkan, uang itu digunakan untuk "membeli" aparat keamanan seperti TNI dan Polri.

(Baca: Relawan Ahok-Djarot Laporkan Rizieq Shihab, Ini Komentar FPI )

Selama Pilkada Jakarta 2017, kata Suhadi, pasangan Ahok-Djarot mengelola dana kampanye secara transparan. Dana kampanye diperoleh dari sumbangan masyarakat dan perusahaan yang sesuai dengan ketentuan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta.

"Putaran pertama ada sisa dana kampanye Rp 1,7 miliar. Itupun dikembalikan ke kas pemerintah. Jadi kalau dikatakan didukung oleh konglomerat itu sangat mengada-ada dan tidak benar," ucap Suhadi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden: Pada Saatnya Saya Akan Bicara Arah Kapal Besar Relawan Jokowi di Pilpres 2024

Presiden: Pada Saatnya Saya Akan Bicara Arah Kapal Besar Relawan Jokowi di Pilpres 2024

Nasional
Rencana Pemerintah Menaikkan Tarif PPN Dinilai Akan Bebani Masyarakat

Rencana Pemerintah Menaikkan Tarif PPN Dinilai Akan Bebani Masyarakat

Nasional
Kepala BNPB Paparkan 6 Strategi Kendalikan Penyebaran Kasus Covid-19

Kepala BNPB Paparkan 6 Strategi Kendalikan Penyebaran Kasus Covid-19

Nasional
Kuasa Hukum Berharap Gugatan Warga soal Ganti Rugi terhadap Juliari Tak Dihambat

Kuasa Hukum Berharap Gugatan Warga soal Ganti Rugi terhadap Juliari Tak Dihambat

Nasional
Survei: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Turun, Jadi 75,6 Persen

Survei: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Turun, Jadi 75,6 Persen

Nasional
Penjelasan Menkes soal Masuknya Varian Corona Asal India ke Kudus

Penjelasan Menkes soal Masuknya Varian Corona Asal India ke Kudus

Nasional
Jokowi Sebut Relawannya Ditarik-tarik untuk Kepentingan Pilpres 2024

Jokowi Sebut Relawannya Ditarik-tarik untuk Kepentingan Pilpres 2024

Nasional
Jokowi Minta Relawan Tak Terburu-buru Tentukan Sikap Terkait Pilpres 2024

Jokowi Minta Relawan Tak Terburu-buru Tentukan Sikap Terkait Pilpres 2024

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Pademangan hingga Rusun Nagrak Cilincing Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Tower 8 Wisma Atlet Pademangan hingga Rusun Nagrak Cilincing Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Faktor Utama Lonjakan Covid-19 Mobilisasi Masyarakat, Khususnya Saat Liburan

Kepala BNPB: Faktor Utama Lonjakan Covid-19 Mobilisasi Masyarakat, Khususnya Saat Liburan

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Terus Ingatkan Masyarakat soal Disiplin Protokol Kesehatan

Jokowi Minta Kepala BNPB Terus Ingatkan Masyarakat soal Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

Nasional
UPDATE 13 Juni: Ada 113.388 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 13 Juni: Ada 113.388 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X