Kompas.com - 18/04/2017, 18:39 WIB
Suasana saat warga melakukan pencoblosan di TPS 20 dan 21 di kolong jembatan kawasan Penjaringan, Jakarta, Rabu, (19/4/2017). Pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan- Sandiaga Uno berdasarkan hasil quick count dari berbagai lembaga survei unggul dibanding pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGSuasana saat warga melakukan pencoblosan di TPS 20 dan 21 di kolong jembatan kawasan Penjaringan, Jakarta, Rabu, (19/4/2017). Pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan- Sandiaga Uno berdasarkan hasil quick count dari berbagai lembaga survei unggul dibanding pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat.
EditorBayu Galih

Hampir bisa dipastikan, Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta putaran kedua, Rabu besok, adalah pilkada terpanas dan paling ketat. Dalam ingatan bersama (collective memory), sejak pemilihan gubernur langsung mulai tahun 2005, Pilkada DKI Jakarta kali ini boleh dikatakan paling panas.

Oleh karena itu, tak heran jika banyak juga kalangan luar negeri memberikan perhatian khusus pada Pilkada DKI Jakarta. Dalam percakapan penulis dengan kalangan pemerintahan, politisi, dan masyarakat di Berlin, London, dan Amsterdam, mereka melihat Pilkada DKI Jakarta sebagai kasus menarik. Isu double minority dan tuduhan penodaan agama dapat memengaruhi proses dan hasil demokrasi.

Pilkada DKI Jakarta juga sangat memecah belah (divisive). Ada mertua marah kepada anak dan menantu yang berbeda pilihan. Juga sering ditemukan pertemanan yang rusak karena perbedaan perilaku pemberian suara (voting behavior). Pilkada DKI Jakarta yang panas berbeda dengan pemilu tingkat nasional, baik untuk lembaga legislatif (DPR dan DPD) maupun eksekutif (presiden), terakhir pada 2014. Dalam pemilu, pemilih umumnya tidak terlalu terkait emosional dengan calon atau partai pengusung. Sebaliknya, dalam pilkada, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pemilih cenderung lebih melekat emosional dengan pasangan calon yang bertarung.

Karena itu, kekerasan yang terjadi di seputar pemilu kebanyakan terkait pilkada. Ketidakpuasan terhadap proses dan hasil pilkada tidak jarang berujung aksi massa yang mengamuk dengan merusak fasilitas umum.

Sikap emosional massa dalam menyikapi proses dan hasil pilkada juga banyak terkait kepentingan warga, baik secara politik, sosial, budaya, maupun agama. Dalam konteks Pilkada DKI Jakarta bahkan isu agama menjadi terkait atau dikaitkan langsung oleh kelompok dan kalangan pemilih dengan agama.

Oleh karena itu, dalam berbagai literatur tentang pemilu lokal disimpulkan, pilkada di tingkat provinsi (negara bagian) dan kota/kabupaten pada praktiknya hampir selalu lebih penting daripada pemilu legislatif dan pemilu presiden di tingkat nasional.

Kenapa demikian? Hasil pemilu pada tingkat nasional tak terkait banyak dengan kepentingan warga di tingkat lokal. Kebijakan pada tingkat nasional malah sering mengabaikan masyarakat lokal di daerah tertentu. Pilkada seolah menjadi pertaruhan, tidak bisa ditawar-tawar, menjadi pertarungan tanpa kompromi (zero-sum game). Apalagi pilkada itu adalah Pilkada DKI Jakarta, ibu kota Republik Indonesia yang sering menjadi barometer bagi daerah lain.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Panasnya Pilkada DKI Jakarta menghasil- kan berbagai ekses yang secara substantif kebanyakan bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan). Ini terlihat, misalnya, dari penolakan pengurus masjid menshalatkan jenazah yang di masa hidupnya mendukung pasangan calon tertentu. Kasus terakhir adalah "pengusiran" calon wakil gubernur Djarot Saiful Hidayat seusai Jumatan di sebuah masjid di Tebet, Jakarta Selatan.

Berbagai ekses itu mencerminkan bahwa menjelang Pilkada DKI Jakarta terjadi kemerosotan keadaban (civility) secara signifikan. Bukan tidak mungkin, tindakan tidak berkeadaban juga muncul pada hari pencoblosan 19 April.

Memang keadaban politik mesti bisa dise- maikan kepada anak-anak dan remaja sejak dari lingkungan keluarga dan sekolah. Mereka diberi panduan tentang kewarganegaraan yang baik, misalnya tentang berdemokrasi berkeadaban, menghormati perbedaan pandangan dan sikap politik, serta menghindari terjerumus ke politik divisif dan konflik.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.