Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Boy Rafli Dianggap Cakap Tangani Papua yang Rawan Konflik

Kompas.com - 18/04/2017, 18:05 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar dimutasi menjadi Kepala Polda Papua. Mutasi tersebut berdasarkan surat telegram rahasia Kapolri Nomor ST/1034/IV/2017 tertanggal 18 April 2017.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul menganggap Boy layak menempati posisi tersebut mengingat pengalamannya memimpin satuan kepolisian yang wilayahnya rawan.

"Beliau berpengalaman di Banten dan beberapa tempat menjadi Kapolres sehingga dianggap layak kelola kamtibnas di wilayah Papua," ujar Martinus di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Papua, kata Martinus, merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan konflik yang tinggi. Masih ada perseteruan antarwarga maupun perlawanan terhadap pemerintah yang kuat di sana.

Oleh karena iti, kata dia, perlu ada pimpinan kepolisian yang mampu mengelola konflik tersebut dengan tepat.

"Dicari orang yang tepat untuk ini. Boy Rafli figur yang bisa tenang dalam mengelola suatu daerah," kata Martinus.

Boy akan menggantikan Irjen Paulus Waterpauw yang diangkat menjadi Wakil Kepala Badan Intelejen dan Keamanan Polri.

(Baca: Boy Rafli Amar Dimutasi Jadi Kapolda Papua)

Selain Boy, terdapat 126 polisi lain yang terdiri dari perwira tinggi dan menengah yang dimutasi. Selain itu, ada juga pergantian posisi Kapolda di beberapa daerah.

Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Yovianes Mahar dimutasi menjadi staf ahli dan manajemen Kapolri. Sementara itu, ia akan digantikan oleh Brigjen Pol Coki Manurung yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Wabprof Divisi Propam Polri.

Selain itu, Kapolda Kalimantan Selatan Brigjen Pol Erwin Triwanto dimutasi menjadi Kapolda Kalimantan Barat. Sementara itu, Kepala Biro Pengendalian Personel SSDM Polri Brigjen Pol Rachmat Mulyana ditunjuk menjadi Kapolda Kalimantan Selatan.

Irjen Musyafak yang saat ini merupakan Kapolda Kalimantam Barat akan dimutasi menjadi Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

Ia akan menggantikan Irjen I Ketut Untung Yoga yang dimutasi sebagai perwira tinggi SSDM Polri yang ditempatkan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Irjen Deden Juhara, Widyaiswara Utama Sespim Polri akan dimutasi menjadi Kapolda Maluku. Sementara itu, Kapolda Maluku saat ini, Brigjen Pol Ilham Salahudin akan diangkat sebagai Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri.

Kapolda Jambi Brigjen Pol Yazid Fanani akan dimutasi menjadi perwira tinggi Badan Intelijen Keamanan Polri yang ditugaskan pada Badan Intelijen Negara. Sebagai penggantinya, Brigjen Pol Priyo Widyanto akan diangkat sebagai Kapolda Jambi.

"Kita harap dengan pembinaan karir menambah kinerja Polri lebih optimal dan maksimal memberi pelayanan ke masyarakat," kata Martinus.

Kompas TV Jawaban Tito Soal Mekanisme Reformasi Polri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com