Kompas.com - 18/04/2017, 16:10 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI, Miryam S Haryani, untuk kedua kalinya tidak hadir mememuhi pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politisi Partai Hanura tersebut beralasan sakit dan membutuhkan waktu untuk beristirahat.

"Kelelahan karena Paskah kemarin. Menurut keterangan dokternya membutuhkan istirahat," ujar pengacara Miryam, Aga Khan, di Gedung KPK Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Aga Khan menyampaikan surat keterangan dokter kepada penyidik KPK. Dalam surat yang berlogo Rumah Sakit Pondok Indah tersebut, Miryam membutuhkan waktu untuk istirahat selama dua hari, yakni pada 18 dan 19 April 2017.

Meski demikian, Aga Khan tidak dapat memastikan apakah Miryam saat ini sedang menjalani rawat inap atau tidak.

"Saya sebetulnya tidak bertemu dia, saya belum tahu keadaannya. Tadi saya dapat surat di kantor saya dari salah satu stafnya," kata Aga.

(Baca juga: KPK Cari Aktor Di Balik Keterangan Palsu Miryam)

Pada pemanggilan pertama, kuasa hukum Miryam melalui surat menyatakan bahwa kliennya tidak dapat menghadiri pemeriksaan. Menurut Aga, saat itu Miryam tengah sibuk mempersiapkan kegiatan Paskah.

Miryam menjadi tersangka dengan memberi keterangan palsu dalam persidangan e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam persidangan, Miryam membantah semua keterangan yang ia sampaikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) soal pembagian uang hasil korupsi e-KTP.

(Baca juga: Dikonfrontasi dengan Penyidik KPK, Miryam Tetap Bantah Isi BAP)

Padahal, di dalam BAP itu, Miryam menjelaskan secara rinci pembagian uang dalam kasus e-KTP. Menurut dia, sebenarnya tidak pernah ada pembagian uang ke sejumlah anggota DPR RI periode 2009-2014, sebagaimana yang dia beberkan sebelumnya kepada penyidik.

Miryam bahkan mengaku diancam oleh penyidik KPK saat melengkapi BAP. Setelah dikonfrontasi oleh tiga penyidik KPK, Miryam tetap pada keterangannya sejak awal persidangan.

Kompas TV KPK menetapkan Miryam S Haryani, mantan anggota komisi II DPR sebagai tersangka baru dalam kasus megakorupsi KTP elektronik.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Oesman Sapta dan 54 Pengurus Hanura Ikuti Pendidikan Antikorupsi KPK

Oesman Sapta dan 54 Pengurus Hanura Ikuti Pendidikan Antikorupsi KPK

Nasional
Menakar Peluang DPR Revisi UU Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Menakar Peluang DPR Revisi UU Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Nasional
Saatnya Penelitian Ganja untuk Kesehatan Perlu Dilakukan

Saatnya Penelitian Ganja untuk Kesehatan Perlu Dilakukan

Nasional
Kemenlu Sebut Buruh Migran Indonesia yang Meninggal di Malaysia 25 Orang

Kemenlu Sebut Buruh Migran Indonesia yang Meninggal di Malaysia 25 Orang

Nasional
Jalan Pembahasan RKUHP yang Masih Panjang, dari Pasal Kontroversial hingga Penolakan Mahasiswa

Jalan Pembahasan RKUHP yang Masih Panjang, dari Pasal Kontroversial hingga Penolakan Mahasiswa

Nasional
Demokrasi Tan, Hatta dan Syahrir

Demokrasi Tan, Hatta dan Syahrir

Nasional
Serba-serbi Lawatan Jokowi ke Ukraina: Tinjau Lokasi Terdampak Perang hingga Bertemu Zelensky

Serba-serbi Lawatan Jokowi ke Ukraina: Tinjau Lokasi Terdampak Perang hingga Bertemu Zelensky

Nasional
Mengingat Lagi Instruksi Jokowi soal Revisi KUHP: Perbaikan Pasal Bermasalah hingga Pelibatan Publik

Mengingat Lagi Instruksi Jokowi soal Revisi KUHP: Perbaikan Pasal Bermasalah hingga Pelibatan Publik

Nasional
Pemindahan IKN dan Pemekaran Papua Jadi Tantangan Persiapan Pemilu 2024

Pemindahan IKN dan Pemekaran Papua Jadi Tantangan Persiapan Pemilu 2024

Nasional
Jokowi, Presiden RI Kedua yang Melawat ke Negara Perang Membawa Misi Perdamaian

Jokowi, Presiden RI Kedua yang Melawat ke Negara Perang Membawa Misi Perdamaian

Nasional
[POPULER NASIONAL] PSI Sebut Sunny 'Gentleman' karena Dukung Anies | 18 Perwira TNI AD Naik Pangkat

[POPULER NASIONAL] PSI Sebut Sunny "Gentleman" karena Dukung Anies | 18 Perwira TNI AD Naik Pangkat

Nasional
Mengapresiasi Misi Sulit Jokowi yang Melewati Nyali Modi dan Xi Jinping

Mengapresiasi Misi Sulit Jokowi yang Melewati Nyali Modi dan Xi Jinping

Nasional
Usai dari Ukraina, Jokowi Lanjutkan Perjalanan ke Rusia untuk Temui Putin

Usai dari Ukraina, Jokowi Lanjutkan Perjalanan ke Rusia untuk Temui Putin

Nasional
DPR Akan Sahkan 3 Provinsi Baru di Papua Hari Ini

DPR Akan Sahkan 3 Provinsi Baru di Papua Hari Ini

Nasional
Tanggal Merah Bulan Juli 2022

Tanggal Merah Bulan Juli 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.