Kompas.com - 18/04/2017, 15:56 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto usai bertemu dengan Kepala Misi International Organization for Migration (IOM) Mark Getchell di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto usai bertemu dengan Kepala Misi International Organization for Migration (IOM) Mark Getchell di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengimbau kepada aparat TNI-Polri untuk menjaga netralitas saat mengamankan tempat pemungutan suara (TPS) pada pencoblosan Pilkada DKI putaran kedua, Rabu (19/4/2017).

Hal tersebut dia ungkapkan saat memberikan pembekalan kepada petugas Pengamanan TPS TNI dan Polri Dalam Rangka Pengamanan Pilkada DKI Jakarta 2017 di Ecovention Ancol, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

"Saya hanya berpesan, sebagai aparat keamanan, dulu saya juga pernah melaksanakan pemilu pertama yang bebas dari pengaruh militer dan kepolisian, ternyata bisa," ujar Wiranto seperti dikutip dari keterangan pers Kemenko Polhukam, Selasa (18/4/2017).

"Karena itu jaga netralitas kita sebagai aparat keamanan, sebagai penyelenggara pemilu," kata dia.

Wiranto menuturkan, sebagai aparat keamanan, personel TNI-Polri harus bisa mengingat tugas pokok pengamanan dengan pendekatan yang bersifat persuasif dan edukatif. Dengan demikian kehadiran puluhan ribu aparat tidak menciptakan suasana intimidatif.

Meski demikian, lanjut Wiranto, aparat juga harus tetap bersikap tegas jika menghadapi masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum sehingga dapat menimbulkan potensi gangguan terhadap pelaksanaan pilkada.

"Aparat keamanan, penyelenggara pemilu, pemerintah sebagai fasilitator akan laksanakan kewajiban sebaik-baiknya. Dan saya ingatkan jangan sampai ada pihak mana pun yang mencoba untuk mengganggu, mencoba mencederai demokrasi yang sedang kita jalankan ini," kata Wiranto.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca juga: Wiranto: Tindak Tegas yang Ingin Ganggu Pilkada DKI)

Selain itu Wiranto juga mengingatkan kepada aparat TNI-Polri bahwa mereka tidak sedang menghadapi musuh saat menjalankan tugas pengamanan, sebab yang dihadapi aparat adalah rakyat.

"Ingat, kita bukan akan menghadapi musuh, tetapi menghadapi rakyat," kata Wiranto.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, pihaknya menyiapkan personel pengamanan sebanyak 65.000 dari unsur TNI, Polri, dan anggota Pelindung Masyarakat (Linmas).

Sebagian besar aparat keamanan yang sudah ditempatkan di TPS sebanyak 34 ribu. Masing-masing sebanyak 17 ribu personel Polri dan 17.000 personel TNI.

Untuk kekuatan yang disiagakan berjumlah 10 ribu personel Polri dan 9.600 personel TNI yang berada di bawah kendali Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya.

(Baca juga: Panglima: TNI-Polri Harus Berikan Rasa Aman Saat Pencoblosan Pilkada DKI)

Kompas TV Polda Jateng Kirim 500 Personel Kawal Pilkada DKI
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BREAKING NEWS: Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

BREAKING NEWS: Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

Nasional
Jokowi Dinilai Perlu Tunjuk Jubir agar Tak Ada Simpang Siur Informasi

Jokowi Dinilai Perlu Tunjuk Jubir agar Tak Ada Simpang Siur Informasi

Nasional
Wapres: Posisi Keuangan Syariah Indonesia di Tingkat Global Menggembirakan

Wapres: Posisi Keuangan Syariah Indonesia di Tingkat Global Menggembirakan

Nasional
Tolak Gugatan UU ITE, MK Nilai Pemutusan Internet Papua oleh Pemerintah Konstitusional

Tolak Gugatan UU ITE, MK Nilai Pemutusan Internet Papua oleh Pemerintah Konstitusional

Nasional
Jokowi Singgung Kekhawatiran RI pada Pengembangan Kapal Selam Nuklir Australia

Jokowi Singgung Kekhawatiran RI pada Pengembangan Kapal Selam Nuklir Australia

Nasional
Pembentukan UU Minerba Cacat, Tiga Hakim MK Berpendapat Uji Formil Seharusnya Dikabulkan

Pembentukan UU Minerba Cacat, Tiga Hakim MK Berpendapat Uji Formil Seharusnya Dikabulkan

Nasional
Situs BSSN Diretas, Pemerintah Diminta Evaluasi Sistem Keamanan Siber Negara

Situs BSSN Diretas, Pemerintah Diminta Evaluasi Sistem Keamanan Siber Negara

Nasional
Wasekjen PKB: Tes PCR Rp 300.000 Murah bagi Menteri, bagi Rakyat Berharga

Wasekjen PKB: Tes PCR Rp 300.000 Murah bagi Menteri, bagi Rakyat Berharga

Nasional
Said Iqbal: Partai Buruh Penuhi 2 Syarat Ikut Verifikasi Parpol Peserta Pemilu

Said Iqbal: Partai Buruh Penuhi 2 Syarat Ikut Verifikasi Parpol Peserta Pemilu

Nasional
Presiden Jokowi Dorong Kerja Sama Infrastruktur ASEAN-Jepang Terus Berlanjut

Presiden Jokowi Dorong Kerja Sama Infrastruktur ASEAN-Jepang Terus Berlanjut

Nasional
Kemenag Sarankan Lansia Beribadah di Rumah

Kemenag Sarankan Lansia Beribadah di Rumah

Nasional
Satgas: Jangan Sampai Penurunan Kepatuhan Prokes Sebabkan Gelombang Ketiga Covid-19

Satgas: Jangan Sampai Penurunan Kepatuhan Prokes Sebabkan Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Polemik PCR, Anggota DPR: Kalau India Bisa Produksi Sendiri, Kenapa Indonesia Tidak?

Polemik PCR, Anggota DPR: Kalau India Bisa Produksi Sendiri, Kenapa Indonesia Tidak?

Nasional
Polri Siapkan Hotline untuk Laporkan Pinjol Ilegal, Nomor WA Responsif Saat Dihubungi

Polri Siapkan Hotline untuk Laporkan Pinjol Ilegal, Nomor WA Responsif Saat Dihubungi

Nasional
Dewas KPK Bantah Lindungi Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Dewas KPK Bantah Lindungi Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.