Wiranto Imbau TNI-Polri Jaga Netralitas Saat Amankan Pilkada DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengimbau kepada aparat TNI-Polri untuk menjaga netralitas saat mengamankan tempat pemungutan suara (TPS) pada pencoblosan Pilkada DKI putaran kedua, Rabu (19/4/2017).

Hal tersebut dia ungkapkan saat memberikan pembekalan kepada petugas Pengamanan TPS TNI dan Polri Dalam Rangka Pengamanan Pilkada DKI Jakarta 2017 di Ecovention Ancol, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

"Saya hanya berpesan, sebagai aparat keamanan, dulu saya juga pernah melaksanakan pemilu pertama yang bebas dari pengaruh militer dan kepolisian, ternyata bisa," ujar Wiranto seperti dikutip dari keterangan pers Kemenko Polhukam, Selasa (18/4/2017).

"Karena itu jaga netralitas kita sebagai aparat keamanan, sebagai penyelenggara pemilu," kata dia.

Wiranto menuturkan, sebagai aparat keamanan, personel TNI-Polri harus bisa mengingat tugas pokok pengamanan dengan pendekatan yang bersifat persuasif dan edukatif. Dengan demikian kehadiran puluhan ribu aparat tidak menciptakan suasana intimidatif.

Meski demikian, lanjut Wiranto, aparat juga harus tetap bersikap tegas jika menghadapi masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum sehingga dapat menimbulkan potensi gangguan terhadap pelaksanaan pilkada.

"Aparat keamanan, penyelenggara pemilu, pemerintah sebagai fasilitator akan laksanakan kewajiban sebaik-baiknya. Dan saya ingatkan jangan sampai ada pihak mana pun yang mencoba untuk mengganggu, mencoba mencederai demokrasi yang sedang kita jalankan ini," kata Wiranto.

(Baca juga: Wiranto: Tindak Tegas yang Ingin Ganggu Pilkada DKI)

Selain itu Wiranto juga mengingatkan kepada aparat TNI-Polri bahwa mereka tidak sedang menghadapi musuh saat menjalankan tugas pengamanan, sebab yang dihadapi aparat adalah rakyat.

"Ingat, kita bukan akan menghadapi musuh, tetapi menghadapi rakyat," kata Wiranto.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, pihaknya menyiapkan personel pengamanan sebanyak 65.000 dari unsur TNI, Polri, dan anggota Pelindung Masyarakat (Linmas).

Sebagian besar aparat keamanan yang sudah ditempatkan di TPS sebanyak 34 ribu. Masing-masing sebanyak 17 ribu personel Polri dan 17.000 personel TNI.

Untuk kekuatan yang disiagakan berjumlah 10 ribu personel Polri dan 9.600 personel TNI yang berada di bawah kendali Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya.

(Baca juga: Panglima: TNI-Polri Harus Berikan Rasa Aman Saat Pencoblosan Pilkada DKI)