Jika Ada Sengketa Pilkada DKI, Kapolri Minta Selesaikan di Jalur Hukum

Kompas.com - 18/04/2017, 15:20 WIB
Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat laporan akhir tahun di Mabes Polri, Rabu (28/12/2016). KOMPAS TVKapolri Jenderal Tito Karnavian saat laporan akhir tahun di Mabes Polri, Rabu (28/12/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta masyarakat menerima apa pun hasil penghitungan suara dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

Jangan sampai ada tindakan anarkistis oleh pendukung pasangan calon yang kalah. Untuk itu Kapolri meminta masyarakat menempuh jalur yang diatur dalam undang-undang, yakni gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

"Kalau ada penyimpangan, ada mekanisme lagi yaitu gugatan ke MK. Jadi kita ikuti atutan hukum yang berlaku," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Tito memastikan Polri dan TNI netral dalam Pilkada DKI Jakarta besok. Petugas akan mengawal proses demokraai dan mengantisipasi tidak ada kecurangan yang terjadi.

"TNI dan Polri akan menjaga supaya tidak terjadi penyimpangan " kata Tito.

(Baca juga: Kapolri: Polri Akan "All Out" Amankan Pilkada DKI)

Tito menyampaikan sejumlah imbauan kepada masyarat untuk hari pencoblosan besok. Pertama, ia meminta tidak ada mobilisasi massa ke tempat pemungutan suara di Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, tugas mengawasi TPS sudah merupakan tanggung jawab pengawas pemilu dan aparat yang ditempatkan di sana.

"Kalau memang untuk memantau pemilu ini sudah ada mekanisme pemantauan. Ada saksi, Bawaslu, ada pemantau independen," kata Tito.

Tito khawatir massa yang dimobilisasi itu dapat membuat masyarakat lain terintimidasi baik secara fisik maupun psikis. Jika hal itu terjadi, maka Polri dan TNI akan melakukan tindak tegas. Hal.itu semata untuk melindungi hak politik masyarakat.

(Baca juga: Kapolri: Pemilih Harus Bebas Rasa Takut, Tak Boleh Ada Massa di TPS)

Selain itu, Kapolri meminta masyatakat tidak menjadikan hasil survei sebagai acuan penentuan pemenang.

"Nanti kita andalkan saja mekanisme penghitungan suara yamg sah dari instansi yang berwenang, yaitu KPU," kata Tito.

Lihat video pernyataan Kapolri pada video di bawah ini:

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Partai Komunis China, Cak Imin Berharap Kerja Sama Indonesia-China Meningkat

Bertemu Partai Komunis China, Cak Imin Berharap Kerja Sama Indonesia-China Meningkat

Nasional
Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, Wasekjen PKS: Harusnya Pak Yaqut Lebih Bijak

Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, Wasekjen PKS: Harusnya Pak Yaqut Lebih Bijak

Nasional
Polri: Tersangka Pinjol Ilegal Bikin 95 Koperasi Simpan Pinjam Fiktif

Polri: Tersangka Pinjol Ilegal Bikin 95 Koperasi Simpan Pinjam Fiktif

Nasional
Soal Kabar Tabrakan LRT, Kemenhub Sebut Ranah INKA dan Tahap Uji Coba

Soal Kabar Tabrakan LRT, Kemenhub Sebut Ranah INKA dan Tahap Uji Coba

Nasional
Covid-19 di ASEAN Turun, Jokowi Ingin Pembatasan Masyarakat Dikurangi

Covid-19 di ASEAN Turun, Jokowi Ingin Pembatasan Masyarakat Dikurangi

Nasional
Jokowi: Kita Melihat Harapan Baru, Covid-19 di ASEAN Turun 14 Persen

Jokowi: Kita Melihat Harapan Baru, Covid-19 di ASEAN Turun 14 Persen

Nasional
'Air Power' Berevolusi, KSAU: Taktik dan Strategi Pertempuran Harus Beradaptasi

"Air Power" Berevolusi, KSAU: Taktik dan Strategi Pertempuran Harus Beradaptasi

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Vaksinasi Dosis Pertama Capai 54,46 Persen

UPDATE 25 Oktober: Vaksinasi Dosis Pertama Capai 54,46 Persen

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah Punya 8 Orang di KPK yang Bisa Dikendalikan

Azis Syamsuddin Bantah Punya 8 Orang di KPK yang Bisa Dikendalikan

Nasional
Pemerintah Berencana Naikkan Upah Minimum 2022, Puan: Harus Bisa Penuhi Kebutuhan Rakyat

Pemerintah Berencana Naikkan Upah Minimum 2022, Puan: Harus Bisa Penuhi Kebutuhan Rakyat

Nasional
Ini 3 Kriteria Benda Sitaan yang Dapat Dilelang KPK Sejak Kasus dalam Penyidikan

Ini 3 Kriteria Benda Sitaan yang Dapat Dilelang KPK Sejak Kasus dalam Penyidikan

Nasional
Jusuf Kalla: Kemenag Bukan Hanya untuk NU, tetapi Seluruh Agama dan Organisasi Keagamaan

Jusuf Kalla: Kemenag Bukan Hanya untuk NU, tetapi Seluruh Agama dan Organisasi Keagamaan

Nasional
KPK Apresiasi Terbitnya PP Nomor 105 Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KPK Apresiasi Terbitnya PP Nomor 105 Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Nasional
Minta Yaqut Klarifikasi, Ketua Komisi VIII: Kemenag Sudah 'On The Track', Jangan Cederai

Minta Yaqut Klarifikasi, Ketua Komisi VIII: Kemenag Sudah "On The Track", Jangan Cederai

Nasional
Sejarah Lahirnya Kementerian Agama di Indonesia...

Sejarah Lahirnya Kementerian Agama di Indonesia...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.