JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian memastikan pihaknya sudah memperhitungkan dengan baik pengamanan untuk Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Bahkan, pengamanan juga melekat terhadap panitia pengawas pemilu yang dikerahkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Ada tim yang sudah disiapkan, panwaslu di KPU juga sudah ada pengamanan," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/4/2017).
Tito mengatakan, ia telah menginstruksikan jajarannya untuk segera berkoordinasi dengan sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) jika terjadi pelanggaran pemilu.
(Baca: Kapolri: 20.000 Polisi Amankan Pencoblosan Pilkada DKI)
Jika tergolong pidana umum, maka segera ditindaklanjuti Polri. Ia pun meminta panwaslu mengadukan ke polisi jika mendapat gangguan keamanan.
"Kalau ada panwaslu KPU yang merasa terancam, segera koordinasi ke polisi setempat. Saya perintahkan jajaran Polda, Polres, dan Polsek segera mengatasinya," kata Tito.
Tito menjamin warga Jakarta bisa memilih pemimpinnya dengan bebas tanpa adanya intervensi. Oleh karena itu, ia melarang adanya mobilisasi massa dari daerah ke Jakarta dengan dalih mengawasi jalannya pencoblosan dan penghitungan suara.
"Jangan sampai ada pihak yang ingin menganggu karena kita akan tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku," kata Tito.