Kompas.com - 18/04/2017, 13:46 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memahami alasan sejumlah masyarakat yang ingin ikut mengawasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan Pilkada DKI putaran kedua, Rabu (19/4/2017).

Menurut dia, ada preseden pada Pilkada DKI putaran pertama bahwa ada praktik-praktik intimidasi dan kecurangan.

"Banyak sekali yang merasa ingin hadir untuk ikut mengawasi supaya ikut menjaga tidak terjadi kecurangan, tidak terjadi intimidasi dan sebagainya. Saya yakin itu adalah hak warga negara siapa saja boleh," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

(baca: Tamasya Al Maidah Ingin Libatkan 1,3 Juta Orang untuk Jaga TPS)

Mengenai maklumat larangan adanya mobilisasi massa ke TPS, Fadli menilai maklumat tersebut memiliki dasar.

Namun, setia warga negara memiliki hak untuk pergi kemana saja di dalam wilayah Republik Indonesia.

"Apalagi untuk mengawasi penegakan hukum dalam hal ini penegakan hukum untuk pilkada," tuturnya.

(baca: Soal "Tamasya Al Maidah" di Pilkada DKI Putaran Kedua, Ini Kata Polri)

Menurut dia, Gerindra juga melakukan hal serupa untuk mengawal TPS pada Pilkada DKI putaran kedua. Bahkan, hal itu telah dilakukan sejak dua pekan lalu.

"Gerindra juga mengerahkan seluruh kader Gerindra anggota DPRD dan sebagainya untuk datang ke Jakarta dan ikut mengawasi TPS supaya tidak terjadi kecurangan-kecurangan. Jadi kami mengerahkan itu bukan kemarin, tapi sudah dari dua minggu yang lalu," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Polda Metro Jaya, KPU dan Bawaslu DKI telah mengeluarkan maklumat yang melarang adanya mobilisasi massa ke TPS saat pencoblosan Rabu nanti.

(baca: Kapolri: Pemilih Harus Bebas Rasa Takut, Tak Boleh Ada Massa di TPS)

Mereka yang nekat melakukan akan dipulangkan ke daerah masing-masing.

Maklumat ini berlaku untuk kegiatan Tamasya Al Maidah yang mengajak warga non-DKI Jakarta untuk ke TPS-TPS dengan dalih mengawasi kecurangan pemungutan suara Pilkada DKI.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan kegiatan ini dilarang dalam maklumat lantaran khawatir akan mengganggu ketertiban dan ada intimidasi terhadap pemilih.

Kompas TV Perlukah Tamasya Al Maidah?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

Nasional
UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

Nasional
7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

Nasional
Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.