Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/04/2017, 13:46 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memahami alasan sejumlah masyarakat yang ingin ikut mengawasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan Pilkada DKI putaran kedua, Rabu (19/4/2017).

Menurut dia, ada preseden pada Pilkada DKI putaran pertama bahwa ada praktik-praktik intimidasi dan kecurangan.

"Banyak sekali yang merasa ingin hadir untuk ikut mengawasi supaya ikut menjaga tidak terjadi kecurangan, tidak terjadi intimidasi dan sebagainya. Saya yakin itu adalah hak warga negara siapa saja boleh," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

(baca: Tamasya Al Maidah Ingin Libatkan 1,3 Juta Orang untuk Jaga TPS)

Mengenai maklumat larangan adanya mobilisasi massa ke TPS, Fadli menilai maklumat tersebut memiliki dasar.

Namun, setia warga negara memiliki hak untuk pergi kemana saja di dalam wilayah Republik Indonesia.

"Apalagi untuk mengawasi penegakan hukum dalam hal ini penegakan hukum untuk pilkada," tuturnya.

(baca: Soal "Tamasya Al Maidah" di Pilkada DKI Putaran Kedua, Ini Kata Polri)

Menurut dia, Gerindra juga melakukan hal serupa untuk mengawal TPS pada Pilkada DKI putaran kedua. Bahkan, hal itu telah dilakukan sejak dua pekan lalu.

"Gerindra juga mengerahkan seluruh kader Gerindra anggota DPRD dan sebagainya untuk datang ke Jakarta dan ikut mengawasi TPS supaya tidak terjadi kecurangan-kecurangan. Jadi kami mengerahkan itu bukan kemarin, tapi sudah dari dua minggu yang lalu," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Polda Metro Jaya, KPU dan Bawaslu DKI telah mengeluarkan maklumat yang melarang adanya mobilisasi massa ke TPS saat pencoblosan Rabu nanti.

(baca: Kapolri: Pemilih Harus Bebas Rasa Takut, Tak Boleh Ada Massa di TPS)

Mereka yang nekat melakukan akan dipulangkan ke daerah masing-masing.

Maklumat ini berlaku untuk kegiatan Tamasya Al Maidah yang mengajak warga non-DKI Jakarta untuk ke TPS-TPS dengan dalih mengawasi kecurangan pemungutan suara Pilkada DKI.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan kegiatan ini dilarang dalam maklumat lantaran khawatir akan mengganggu ketertiban dan ada intimidasi terhadap pemilih.

Kompas TV Perlukah Tamasya Al Maidah?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.