Kompas.com - 18/04/2017, 13:46 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memahami alasan sejumlah masyarakat yang ingin ikut mengawasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan Pilkada DKI putaran kedua, Rabu (19/4/2017).

Menurut dia, ada preseden pada Pilkada DKI putaran pertama bahwa ada praktik-praktik intimidasi dan kecurangan.

"Banyak sekali yang merasa ingin hadir untuk ikut mengawasi supaya ikut menjaga tidak terjadi kecurangan, tidak terjadi intimidasi dan sebagainya. Saya yakin itu adalah hak warga negara siapa saja boleh," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

(baca: Tamasya Al Maidah Ingin Libatkan 1,3 Juta Orang untuk Jaga TPS)

Mengenai maklumat larangan adanya mobilisasi massa ke TPS, Fadli menilai maklumat tersebut memiliki dasar.

Namun, setia warga negara memiliki hak untuk pergi kemana saja di dalam wilayah Republik Indonesia.

"Apalagi untuk mengawasi penegakan hukum dalam hal ini penegakan hukum untuk pilkada," tuturnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(baca: Soal "Tamasya Al Maidah" di Pilkada DKI Putaran Kedua, Ini Kata Polri)

Menurut dia, Gerindra juga melakukan hal serupa untuk mengawal TPS pada Pilkada DKI putaran kedua. Bahkan, hal itu telah dilakukan sejak dua pekan lalu.

"Gerindra juga mengerahkan seluruh kader Gerindra anggota DPRD dan sebagainya untuk datang ke Jakarta dan ikut mengawasi TPS supaya tidak terjadi kecurangan-kecurangan. Jadi kami mengerahkan itu bukan kemarin, tapi sudah dari dua minggu yang lalu," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

Nasional
Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Nasional
Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Nasional
Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Nasional
'Suspend' Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

"Suspend" Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

Nasional
Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Nasional
Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Nasional
Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Nasional
Dinilai Bahayakan Posisi Jokowi, Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E

Dinilai Bahayakan Posisi Jokowi, Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur

Jokowi Resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur

Nasional
Kemendagri Data WNI di 3 Wilayah AS

Kemendagri Data WNI di 3 Wilayah AS

Nasional
Ini Skenario Penyelenggaraan Umrah yang Disiapkan Kementerian Agama

Ini Skenario Penyelenggaraan Umrah yang Disiapkan Kementerian Agama

Nasional
TNI Pastikan Memproses Hukum Prajurit Militer Terlibat Kericuhan di Mimika, Ambon, Batam

TNI Pastikan Memproses Hukum Prajurit Militer Terlibat Kericuhan di Mimika, Ambon, Batam

Nasional
Tanggapi Jaksa Agung, Komnas HAM: Penetapan Pelaku Pelanggaran HAM Berat Kewenangan Penyidik

Tanggapi Jaksa Agung, Komnas HAM: Penetapan Pelaku Pelanggaran HAM Berat Kewenangan Penyidik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.