Pengguna Medsos Tinggi, Berita "Hoax" Semakin Mudah Menyebar

Kompas.com - 18/04/2017, 13:29 WIB
Warga Bandung saat membentu koreo bertuliskan Bandung Hantam Hoax di Alun-alun Bandung, Senin (20/2/2017). Foto: Humas Pemkot Bandung Kontributor Bandung, Dendi RamdhaniWarga Bandung saat membentu koreo bertuliskan Bandung Hantam Hoax di Alun-alun Bandung, Senin (20/2/2017). Foto: Humas Pemkot Bandung
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa waktu lalu, penyebaran berita hoax atau berita bohong cukup marak di media sosial. Salah satu penyebab berita hoax cepat tersebar lantaran banyak masyarakat Indonesia yang mengakses media sosial dan menyebarkannya kembali melalui akun mereka.

"Kita tahu berita hoax enam bulan lalu cukup marak. Tapi kita perangi bersama, dan berita hoax realtif berkurang saat ini," kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo saat deklarasi Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Kantor Dewan Pers, Selasa (18/4/2017).

Berdasarkan data yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), hampir 55 persen penduduk Indonesia atau sekitar 132 juta jiwa, merupakan pengakses internet.

Dari jumlah tersebut, 54 persen di antaranya pengguna Facebook dan 5,54 persen pengguna Twitter.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Mohammad Fadil Imran mengatakan, hampir 91 persen berita hoax yang disebar memuat konten sosial dan politik.

"Bagaimana kita menanganinya? Kita sudah memiliki UU ITE. Kalau kita temukan ada pelanggaran mita akan tindak," ujarnya.

Sementara itu, Public Policy Lead Twitter Indonesia Agung Yudha mengatakan, di era generasi milenial, masyarakat lebih banyak membaca informasi dari media sosial dari pada koran. Persoalan lain yaitu maraknya muncul media palsu di dunia maya yang kerap kali memunculkan berita bombastis melalui judul berita.

"Jadi kalau dulu musuh kita spam, sekarang enggak cuma itu, tambah hoax. Dan sekarang ada mobilisasi hoax," kata dia.

Ia pun berharap, masyarakat turut berperan aktif dalam mengurangi peredaran berita palsu, khususnya di Twitter. Menurut dia, Twitter secara tegas melalui term of service yang diberikan kepada pengikutnya melarang penyebaran berita palsu.

"Jangan segan untuk laporkan," ujarnya.

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kabareskrim: Pesan Pak Kapolri, Kita Netral dalam Pilkada 2020

Kabareskrim: Pesan Pak Kapolri, Kita Netral dalam Pilkada 2020

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus untuk Tindak Lanjuti Laporan PPATK

KPK Bentuk Satgas Khusus untuk Tindak Lanjuti Laporan PPATK

Nasional
Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Nasional
Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Nasional
Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Nasional
Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Nasional
Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Nasional
Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Nasional
AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

Nasional
KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

Nasional
Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Nasional
KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

Nasional
Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Nasional
MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

Nasional
Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X