Megawati Sebut Kemerdekaan Palestina Utang Konferensi Asia Afrika

Kompas.com - 18/04/2017, 11:51 WIB
Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri Kompas.com / Dani PrabowoPresiden RI kelima Megawati Soekarnoputri
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung kemerdekaan Palestina.

Hal itu ditegaskan Megawati melalui pidatonya mewakili keluarga proklamator Ir. Soekarno dalam acara peringatan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

"Dalam kesempatan ini, saya menyatakan untuk tetap ikut berjuang bagi kemerdekaan negara Palestina," ujar Megawati.

(baca: Jokowi: Indonesia Konsisten Dukung Palestina)

Megawati melanjutkan, dalam Konferensi Asia Afrika, 62 tahun lalu, negara-negara yang mengikuti konferensi itu melahirkan semangat kemerdekaan di antara bangsa-bangsa.

Terbukti, selama 10 tahun pascakonferensi tersebut digelar, tercatat 41 negara di Asia, Afrika, bahkan Amerika Latin yang mendeklarasikan kemerdekaan satu per satu.

"Sekarang negara-negara Asia dan Afrika telah banyak yang merdeka. Tapi menurut saya, ini utang sejarah kemerdekaan yang harus tetap kita perjuangkan. Baik sebagai bangsa atau pribadi," ujar Megawati.

(baca: Jokowi: Lawan Kebijakan Ilegal Israel yang Menyulitkan Rakyat Palestina)

Oleh sebab itu, perjuangan kemerdekaan Palestina, menurut Megawati, merupakan utang sejarah yang harus dipenuhi oleh bangsa-bangsa dunia.

Hadir dalam acara itu, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, jajaran menteri Kabinet Kerja serta sejumlah utusan negara-negara yang mengikuti KAA.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sandiaga Uno hingga Khofifah Diusulkan Jadi Calon Ketua Umum PPP

Sandiaga Uno hingga Khofifah Diusulkan Jadi Calon Ketua Umum PPP

Nasional
Nadiem Dapat Rapor Merah, FSGI Beri Sejumlah Rekomendasi untuk Kemendikbud

Nadiem Dapat Rapor Merah, FSGI Beri Sejumlah Rekomendasi untuk Kemendikbud

Nasional
Dua Terdakwa Kasus Jiwasraya Dituntut Penjara Seumur Hidup, Hari Ini Jalani Sidang Vonis

Dua Terdakwa Kasus Jiwasraya Dituntut Penjara Seumur Hidup, Hari Ini Jalani Sidang Vonis

Nasional
IDI: Lebih dari Satu Semester Pandemi, Angka Kematian Tenaga Kesehatan Semakin Mengkhawatirkan

IDI: Lebih dari Satu Semester Pandemi, Angka Kematian Tenaga Kesehatan Semakin Mengkhawatirkan

Nasional
Hingga 25 Oktober, Kasus Covid-19 di Indonesia 389.712, Kasus Aktif 62.649

Hingga 25 Oktober, Kasus Covid-19 di Indonesia 389.712, Kasus Aktif 62.649

Nasional
[POPULER NASIONAL] Usai Ditetapkan Tersangka, Penghina NU Ditahan |Edarkan Narkoba, Polisi Terancam Hukuman Mati

[POPULER NASIONAL] Usai Ditetapkan Tersangka, Penghina NU Ditahan |Edarkan Narkoba, Polisi Terancam Hukuman Mati

Nasional
Pemerintah Klaim Sudah Mampu Kendalikan Covid-19 di 9 Provinsi Penularan Tertinggi

Pemerintah Klaim Sudah Mampu Kendalikan Covid-19 di 9 Provinsi Penularan Tertinggi

Nasional
Survei IPI: Elektabilitas Ganjar Paling Tinggi, Diikuti Prabowo

Survei IPI: Elektabilitas Ganjar Paling Tinggi, Diikuti Prabowo

Nasional
Cegah Polarisasi, Politisi Nasdem Usul Ambang Batas Capres Jadi 15 Persen

Cegah Polarisasi, Politisi Nasdem Usul Ambang Batas Capres Jadi 15 Persen

Nasional
Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Nasional
Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

Nasional
Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Nasional
Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Nasional
FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X