Megawati Sebut Kemerdekaan Palestina Utang Konferensi Asia Afrika

Kompas.com - 18/04/2017, 11:51 WIB
Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri Kompas.com / Dani PrabowoPresiden RI kelima Megawati Soekarnoputri
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung kemerdekaan Palestina.

Hal itu ditegaskan Megawati melalui pidatonya mewakili keluarga proklamator Ir. Soekarno dalam acara peringatan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

"Dalam kesempatan ini, saya menyatakan untuk tetap ikut berjuang bagi kemerdekaan negara Palestina," ujar Megawati.

(baca: Jokowi: Indonesia Konsisten Dukung Palestina)

Megawati melanjutkan, dalam Konferensi Asia Afrika, 62 tahun lalu, negara-negara yang mengikuti konferensi itu melahirkan semangat kemerdekaan di antara bangsa-bangsa.

Terbukti, selama 10 tahun pascakonferensi tersebut digelar, tercatat 41 negara di Asia, Afrika, bahkan Amerika Latin yang mendeklarasikan kemerdekaan satu per satu.

"Sekarang negara-negara Asia dan Afrika telah banyak yang merdeka. Tapi menurut saya, ini utang sejarah kemerdekaan yang harus tetap kita perjuangkan. Baik sebagai bangsa atau pribadi," ujar Megawati.

(baca: Jokowi: Lawan Kebijakan Ilegal Israel yang Menyulitkan Rakyat Palestina)

Oleh sebab itu, perjuangan kemerdekaan Palestina, menurut Megawati, merupakan utang sejarah yang harus dipenuhi oleh bangsa-bangsa dunia.

Hadir dalam acara itu, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, jajaran menteri Kabinet Kerja serta sejumlah utusan negara-negara yang mengikuti KAA.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X