Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kesibukan Jokowi Jelang Putaran Kedua Pilkada DKI...

Kompas.com - 18/04/2017, 08:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ikut disibukan dengan perhelatan pemilihan gubernur DKI Jakarta putaran kedua yang pemungutan suaranya digelar pada 19 April besok.

Pada Senin (17/4/2017) kemarin, Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla memanggil para pembantunya yang membidangi masalah hukum dan keamanan.

Hadir Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

Jokowi, Jusuf Kalla dan empat jenderal bintang empat tersebut berbincang serius di beranda Istana Merdeka pukul 15.20 WIB. Secangkir teh hangat dan pemandangan rindang pelataran istana menemani obrolan mereka.

Wartawan diizinkan untuk mengambil gambar dari kejauhan, namun tak terdengar apa yang diperbincangkan. Tak lama, Jokowi lalu meminta wartawan menuju beranda istana dan digelar jumpa pers.

(Baca: Pastikan 19 April Aman, Jokowi Ajak Warga DKI Jakarta Mencoblos)

Jokowi mengakui bahwa pemanggilan ini terkait putaran kedua pemilihan gubernur DKI Jakarta.

Kepala Negara memastikan bahwa Ibukota akan aman dan kondusif pada hari pemungutan suara. Jokowi pun mengajak seluruh warga DKI yang mempunyai hak pilih untuk datang dan mencoblos di TPS.

"Gunakan hak pilih itu tanpa ragu. Saya sudah perintahkan kepada seluruh aparat negara, TNI-Polri untuk menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa seluruh warga yang sudah memenuhi syarat untuk memilih harus bisa menyalurkan pilihannya di bilik suara. Semua warga harus dapat melaksanakan haknya tanpa gangguan dan tanpa intimidasi dari pihak manapun.

(Baca: 19 April, Jokowi Akan Kembali Mencoblos di TPS 4 Gambir)

"Dan saya yakin nanti proses demokrasi yang ada di DKI akan berjalan dengan lancar, bersih, tertib dan menghasilkan pemimpin yang betul-betul pilihan rakyat, pilihan warga DKI Jakarta, dan itu adalah yang terbaik untuk DKI Jakarta," tambah Jokowi.

Usai memberikan pernyataan, Jokowi bersama Wapres Kalla masuk ke dalam Istana Merdeka. Sesi tanya jawab dengan wartawan diserahkan kepada para pembantunya.

Kapolri menegaskan bahwa tidak boleh ada pengerahan massa di tempat pemungutan suara. Polisi akan menindak tegas apabila ada pihak-pihak yang dinilai mengganggu keamanan Pilkada DKI.

"Kalau sampai ada pengerahan massa yang terkesan intimidatif maka Polri sekali lagi dengan diskresinya, dapat melakukan penegakan hukum, bahkan dalam bahasa yang lebih tegas kita dapat amankan yang bersangkutan, paling tidak 24 jam," kata Tito.

(Baca: Polisi Akan Bubarkan Massa yang Berniat Kawal TPS di Jakarta)

Sementara, Wiranto mengingatkan mengenai survei yang bermunculan jelang pemungutan suara. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak terpengaruh pada hasil survei. Hal ini karena masing-masing lembaga survei mempunyai tingkat kesalahan atau margin of error.

"Oleh karena itu, masyarakat kami imbau juga tidak terpengaruh survei-survei yang diyakini dan diklaim sebagai suatu kebenaran," ucap Ketua Dewan Pembina Partai Hanura ini.

Catatan Kompas.com, ada lima lembaga survei terdaftar di KPU DKI Jakarta yang menyampaikan hasil survei mengenai elektabilitas kedua pasangan calon.

Dari lima lembaga survei, empat di antaranya yakni SMRC, LSI Denny JA, Median dan Indikator Politik, memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Hanya satu lembaga, yakni Charta Politika, yang menenangkan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Halaman:


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com