Jika Tak Penuhi Panggilan Lagi, Miryam Bakal Dijemput Paksa KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan tersangka Miryam S Haryani dalam kasus keterangan palsu terkait perkara dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Pada jadwal pemeriksaan sebelumnya, Kamis (13/4/2017), Mriyam tidak dapat menghadiri panggilan KPK.

"Rencananya, besok, Selasa (18/4/2017) penjadwalan ulang terhadap MSH (Miryam S Haryani)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (17/4/2017).

Febri berharap Miryam dapat menghadiri penjadwalan ulang untuk penyidikan lebih lanjut dalam kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Jika tidak, lanjut dia, KPK akan memanggil paksa Miryam.

(Baca: KPK Cari Aktor Di Balik Keterangan Palsu Miryam)

"Jika tidak (hadir lagi), kami akan pertimbangkan pemanggilan kembali sekaligus perintah membawa atau tindakan lain dalam penyidikan ini," ucap Febri.

Miryam menjadi tersangka ketiga dalam kasus yang diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun.

KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Dalam persidangan, Miryam membantah semua keterangan yang ia sampaikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) soal pembagian uang hasil korupsi e-KTP.

Dalam BAP itu, Miryam menjelaskan secara rinci pembagian uang dalam kasus e-KTP.

(Baca: KPK Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Miryam S Haryani)

Menurut dia, sebenarnya tidak pernah ada pembagian uang ke sejumlah anggota DPR RI periode 2009-2014, sebagaimana yang dia beberkan sebelumnya kepada penyidik.

(Jadi Tersangka di KPK, Miryam Berpotensi Dipecat Partai)

Miryam bahkan mengaku diancam oleh penyidik KPK saat melengkapi BAP. Setelah dikonfrontasi dengan tiga penyidik KPK, Miryam tetap pada keterangannya sejak awal persidangan.

Atas perbuatannya, Miryam disangkakan melanggar pasal 22 jo pasal 35 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.