Kompas.com - 17/04/2017, 19:06 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun saat memberikan masukan pada rapat pleno Badan Kehormatan DPD, Senin (19/9/2016) KOMPAS.com/Nabilla tashandraPakar Hukum Tata Negara Refly Harun saat memberikan masukan pada rapat pleno Badan Kehormatan DPD, Senin (19/9/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk untuk mewakili rakyat dari daerah yang aspirasinya tidak terwakili oleh partai melalui DPR.

Banyaknya anggota DPD yang kini terdaftar sebagai kader atau pengurus partai politik, memunculkan kekhawatiran bahwa DPD ke depan bakal tidak sesuai dengan harapan awal saat dibentuk.

Nantinya akan sulit dibedakan kepentingan yang diperjuangkan anggota DPD dan DPR, sebagai perwakilan masyarakat melalui partai politik.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai, keberadaan DPD sedianya tidak diisi oleh anggota parpol, meskipun tidak ada aturan yang melarang hal tersebut.

(Baca: Keuskupan Agung Jakarta Singgung Keributan DPD hingga Korupsi)

"Kalau kelembagaannya sama seperti DPR, ya enggak perlu DPD," kata Refly di Jakarta, Senin (17/4/2017).

"Bubarin saja DPD, karena kita ingin membentuknya berbeda, yakni satu perwakilan parpol dan satunya perwakilan daerah, regional, provinsi," tambah dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ke depan, menurut Refly, Pemerintah bersama DPR dan DPD perlu duduk bersama untuk mendesain konsep perwakilan masyarakat di Indonesia sebagaimana yang telah dipikirkan oleh pembuat undang-undang.

"Kan tidak semua warga negara Indonesia ini berpartai politik. Ada yang memilih parpol untuk membangun keyakinannya, tapi ada juga yang enggak memilih parpol," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Hanura Sarifudin Sudding mengklaim terdapat 70 anggota DPD yang kini bergabung dengan Partai Hanura.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

Nasional
Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Nasional
Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Sudah Ada 109.796.866 Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 20 Oktober: Sudah Ada 109.796.866 Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

Nasional
Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Nasional
UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Akan Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Akan Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Nasional
Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Nasional
Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 16.376 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Oktober: Ada 16.376 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.