Kompas.com - 17/04/2017, 18:08 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh lintas agama menyerukan perdamaian dan keutuhan bangsa di atas kepentingan politik.

Seruan itu dilontarkan menjelang pemungutan suara putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017, Rabu 19 Desember 2016.  

Para tokoh lintas agama itu menyatakan sikap yang dibacakan di kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (17/4/2017).

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj menegaskan bahwa pernyataan sikap dari organisasi keagamaan tidak memiliki kepentingan politik terkait penyelenggaraan Pilkada.

(Baca: Jokowi Minta Ulama Tenangkan Umat Jelang Pilkada DKI Putaran Kedua)

Menurut Said Aqil, sikap ini merupakan upaya bersama tokoh lintas agama dalam mewujudkan situasi masyarakat yang damai dan aman.

"Tidak ada kepentingan politik apapun yang berkumpul di sini. Kepentingannya cuma satu, menyelamatkan dan mewujudkan kedamaian di Indonesia," ujar Said.

Pada kesempatan yang sama Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Ignatius Suharyo meminta masyarakat bersikap tenang, tidak takut dan berpikir jernih dalam menyikapi kondisi.

Selain itu dia meminta masyarakat mendukung segala upaya pemerintah untuk menyukseskan Pilkada DKI dengan menjaga keamanan dan kedamaian demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Tetap bersikap tenang, tidak takut, dan berpikir jernih dalam menyikapi keadaan. Kita wajib mendukung segala upaya pemerintah untuk mensukseskan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua serta menjaga keamanan dan kedamaian demi keutuhan NKRI," ucap Ignatius.

(Baca: Kapolri Instruksikan Tangkap yang Ganggu Keamanan Saat Pilkada DKI)

Ketua Umum Niciren Syosyu Indonesia (NSI) Maha Pandita Utama Suhadi Sendjaja meminta setiap umat beragama mengedepankan nilai-nilai kebangsaan dan kebhinnekaan dalam menentukan pilihan.

Dengan begitu, apapun hasil Pilkada yang muncul bisa memberi makna positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Diharapkan hasil Pilkada nanti bisa memberi makna positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945," tutur Suhadi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Uung Sendana.

Uung mengimbau seluruh elemen masyarakat menghindari bentuk intimidasi dan politisasi agama agar tercipta suasana yang aman selama penyelenggaraan Pilkada.

"Mari kita semua menjaga dan menjamin masa tenang yang sedang berlangsung seraya menghindari berbagai bentuk intimidasi serta politisasi agama," ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Henriette T. Hutabarat-Lebang mengajak seluruh umat beragama yang mempunyai hak pilih, memberikan prioritas waktu untuk datang ke TPS-TPS dan menggunakan hak pilihnya.

Setiap warga negara, kata Henriette, wajib berpartisipasi dalam Pilkada sebagai wujud pengorbanan yang nyata bagi nusa dan bangsa.

(Baca: Soal "Tamasya Al Maidah" di Pilkada DKI Putaran Kedua, Ini Kata Polri)

"Mengingat pentingnya Pilkada DKI Jakarta putaran ke-2 untuk masa depan bangsa, maka kami juga mengajak seluruh umat beragama menggunakan hak pilihnya," kata Henriette.

Di sela-sela konferensi pers, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya berharap proses Pilkada mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

"Mari kita terus berdoa agar Tuhan selalu menjaga bangsa dan negara kita; agar para pemimpinnya senantiasa diberi hidayah dan terang kebijaksanaan sehingga melalui proses ini kita bersama-sama dapat maju menuju Indonesia yang semakin adil, makmur dan beradab," tutur Wisnu.

Kompas TV Polri Tetapkan Status Waspada saat Pilkada DKI
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KY Pertimbangkan 'Safe House' untuk Hakim yang Tangani Sidang Kasus Ferdy Sambo dkk

KY Pertimbangkan "Safe House" untuk Hakim yang Tangani Sidang Kasus Ferdy Sambo dkk

Nasional
AHY Sebut Tak Akan Intervensi Proses Hukum Lukas Enembe

AHY Sebut Tak Akan Intervensi Proses Hukum Lukas Enembe

Nasional
Jokowi Sebut Pemulihan Ekonomi Indonesia Relatif Kuat

Jokowi Sebut Pemulihan Ekonomi Indonesia Relatif Kuat

Nasional
Temui Lukas Enembe, Komnas HAM Sebut Kondisi Kesehatannya Tak Baik

Temui Lukas Enembe, Komnas HAM Sebut Kondisi Kesehatannya Tak Baik

Nasional
Syarat Tinggi Badan Calon TNI Diturunkan, Moeldoko: Prajurit Disiapkan untuk Perang, Bukan Berbaris

Syarat Tinggi Badan Calon TNI Diturunkan, Moeldoko: Prajurit Disiapkan untuk Perang, Bukan Berbaris

Nasional
Nasdem Buka-bukaan Kenapa Belum Putuskan Koalisi dengan Demokrat-PKS, Belum Sepakat soal Paslon

Nasdem Buka-bukaan Kenapa Belum Putuskan Koalisi dengan Demokrat-PKS, Belum Sepakat soal Paslon

Nasional
Dapat Gaji Hampir Ratusan Juta Rupiah, Hakim Agung Masih Saja Korupsi

Dapat Gaji Hampir Ratusan Juta Rupiah, Hakim Agung Masih Saja Korupsi

Nasional
AHY Sebut Lukas Enembe Terkena Serangan Stroke 4 Kali

AHY Sebut Lukas Enembe Terkena Serangan Stroke 4 Kali

Nasional
Jaksa Agung Sebut Tak Ada Permintaan Polisi untuk Tidak Menahan Putri Candrawathi

Jaksa Agung Sebut Tak Ada Permintaan Polisi untuk Tidak Menahan Putri Candrawathi

Nasional
Kejagung Sebut Kerugian Masyarakat di Kasus Indosurya Capai Rp 160 T, Terbanyak Sepanjang Sejarah

Kejagung Sebut Kerugian Masyarakat di Kasus Indosurya Capai Rp 160 T, Terbanyak Sepanjang Sejarah

Nasional
Ketua Komisi I Tegaskan Peretasan Puluhan Jurnalis 'Narasi' adalah Ancaman Demokrasi

Ketua Komisi I Tegaskan Peretasan Puluhan Jurnalis "Narasi" adalah Ancaman Demokrasi

Nasional
Jaksa Agung Buka Suara soal Kemungkinan Penahanan Putri Candrawathi di Kasus Brigadir J

Jaksa Agung Buka Suara soal Kemungkinan Penahanan Putri Candrawathi di Kasus Brigadir J

Nasional
Bareskrim Tangani 16 Kasus Investasi Bodong sejak 2019 hingga 2022

Bareskrim Tangani 16 Kasus Investasi Bodong sejak 2019 hingga 2022

Nasional
Pengacara: KPK Bilang, Lukas Bisa Berobat ke Singapura asal Dapat Rekomendasi Dokter KPK

Pengacara: KPK Bilang, Lukas Bisa Berobat ke Singapura asal Dapat Rekomendasi Dokter KPK

Nasional
KPK Beri Kesempatan Kedua untuk Lukas, Berharap Ia Kooperatif Penuhi Pemeriksaan

KPK Beri Kesempatan Kedua untuk Lukas, Berharap Ia Kooperatif Penuhi Pemeriksaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.