Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tarik Ulur Dukungan Partai Islam di Pilkada Jakarta

Kompas.com - 17/04/2017, 07:24 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Setidaknya ada empat partai Islam, atau berbasis massa Islam, yang berpartisipasi dalam Pilkada DKI Jakarta. Keempatnya yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dari keempat partai tersebut, baru PKS dan PAN yang secara tegas menayatakana dukungannya ke pasangan calon Anies Baswedan Sandiaga Uno.

Sementara itu, dukungan PPP dan PKB ke pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Djarot Syaiful Hidayat belum bisa dipastikan. Dukungan yang baru disampaikan masing-masing partai baru dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).

Apalagi, seusai penetapan hasil pemilihan putaran pertama, kedua partai tersebut sempat mengisyaratkan untuk mengalihkan dukungannya kepada pasangan Anies-Sandi. Langkah itu dilakukan setelah mereka gagal memenangkan pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviaan Murni, yang notabene juga banyak dipilih oleh para pemilih muslim.

Oleh karena itu, bagi PPP dan PKB, mendukung pasangan Ahok-Djarot bisa jadi mengkhianati para pemilih mereka yang pada putaran pertama telah memilih pasangan calon yang memiliki kesamaan latar belakang agama.

(Baca: Djarot Terima Kasih atas Dukungan dari DPW PPP)

Direktur Eksekutif Indo barometer Muhammad Qodar  menilai wajar dinamika yang terjadi pada partai-partai Islam dalam mementukan dukungan di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

Menurut Qodari, ada dua petimbangan yang melatarbelakangi arah dukungan partai Islam di Pilkada DKI putaran kedua, khususnya bagi PPP dan PKB.

"Pertama mereka tentu memikirkan basis masa mereka, para pemilih muslim yang dalam hal ini masih mempertimbangkan aspek agama dalam pilihannya, terutama dengan adanya kasus dugaan penistaan agama," kata Qodari saat dihubungi, Minggu (16/4/2017).

Ia menyatakan, sikap pemilih pada Pilkada DKI tergolong unik. Hal ini terlihat dari mayoritas wrga DKI yang muslim sejatinya merasa puas dengan kinerja Ahok Djarot dalam memimpin DKI di periode sebelumnya.

Itu, kata Qodari, terlihat dalam beberapa hasil survei yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga survei. Namun, dengan adanya kasus dugaan penistaan agama, mereka berpikir ulang untuk kembali memilih Ahok Djarot.

Hal ini terutama melanda para pemilih yang memiliki latar belakang keagamaan yang kuat.

(Baca: Anies: Haji Lulung yang Pegang "Grassroot" PPP di Jakarta)

Karakteristik pemilih seperti itu memang banyak terdapat pada partai Islam, atau berbasis massa Islam, khususnya di PPP dan PKB.

“Jadi kepuasan atas kinerja Ahok Djarot tidak berbanding lurus pada elektabilitas, sebab sebagian pemilih masih mempertimbangkan aspek emosional dan psikologis mereka dengan adanya kasus dugaan penistaan agama itu," lanjut Qodari.

Halaman:


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com