Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendikbud Prioritaskan Pengangkatan CPNS Guru di Daerah 3T

Kompas.com - 15/04/2017, 07:46 WIB

MALANG, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memprioritaskan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) guru untuk ditempatkan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Memang ada pengangkatan guru untuk menjadi CPNS sebanyak 6.300 orang pada tahun ini, namun pengangkatan guru ini diprioritaskan untuk ditempatkan di daerah 3T," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi di Malang, Jawa Timur, Jumat (15/4/2017).

"Termasuk ada empat daerah 3T di Jawa Timur, yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Situbondo, dan Bondowoso," ujar dia.

Ia mengakui kekurangan tenaga guru terjadi di berbagai daerah, bahkan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini tak terkecuali juga di Kabupaten Malang.

Namun, tahun ini tidak ada pengangkatan guru di wilayah Kabupaten Malang maupun lainnya, kecuali di daerah 3T.

Kabupaten Malang tidak termasuk daerah 3T, lanjutnya, sehingga tidak ada pengangkatan guru.

"Kalau Kabupaten Malang masuk daerah 3T, saya bisa dimaarahi Pak Bupati. Sebenarnya tidak ada moratorium untuk tenaga pendidik, tetapi memang tidak ada kebijakan pengangkatan tenaga pendidik baru," ucap Muhadjir.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik tersebut, menurut Muhadjir, strategi yang diterapkan adalah melalui Program Guru Keahlian Ganda. Guru normatif dan adaptif dididik kembali, dan dibekali kemampuan mata pelajaran produktif.

"Dengan cara ini, kebutuhan guru, terutama SMK bisa diatasi tanpa mengangkat guru. Ada sekitar 12.000 guru yang lulus pendidikan guru berkeahlian ganda pada tahun lalu. Dan, tahun ini ada 15.000 guru yang mendaftar program ini," tutur Muhadjir.

Kemendikbud menargetkan ada 40.000 guru dengan keahlian ganda pada 2018.

"Ini berlaku untuk semua keahlian produkti, sehingga satu guru bisa mengajar beberapa mata pelajaran," ucapnya.

Dalam kesempatan terpisah, Mendikbud bertemu dengan para guru yang sedang mengikuti pelatihan sertifikasi ganda.

"Jangan cuma untuk dapat sertifikasi profesi saja ya. Saya titip, didik dan bimbing anak-anak kita agar dapat bersaing dan jadi orang tangguh," kata Muhadjir.

Saat ini pemerintah melalui Kemendikbud sedang menyiapkan 125 SMK percontohan untuk direvitalisasi.

Selain link and match SMK dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), Kemendikbud juga bertugas untuk meningkatkan kompetensi pendidik kejuruan, serta peningkatan sertifikasi lulusan agar semakin kompetitif di pasar internasional.

(Endang Sukarelawati/ant)

Kompas TV Perjuangan Guru Honorer Meski Dibayar Rendah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Nasional
Kubu Prabowo Anggap 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Kubu Prabowo Anggap "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com