Sekjen PDI-P Minta KPU DKI Akomodasi Warga yang Belum Terdaftar di DPT

Kompas.com - 14/04/2017, 19:28 WIB
Sekertaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di DPP Nasdem, Jakarta, Senin (6/3/2017). KOMPAS.COM/LUTFY MAIRIZAL PUTRASekertaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di DPP Nasdem, Jakarta, Senin (6/3/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) Hasto Kristiyanto meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengakomodasi warga yang tak terdaftar dalam daftar pemilih tetap ( DPT).

Menurut Hasto, warga yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga DKI berhak memilih calon gubernur.

Hal itu disampaikan Hasto mengingat masih ada warga DKI yang tak bisa memilih karena tidak terdaftar di DPT pada putaran pertama Pilkada DKI.

(Baca: KPU DKI Coret 15.954 Pemilih dari DPT Putaran Kedua)

"Konstitusi menjamin setiap WNI yang punya persyaratan untuk memilih. Jadi memilih merupakan hak konstitusional yang dimiliki. Ini tak boleh dihambat aspek teknis administratif. Hak memilih ini lebih tinggi dari kewenangan petugas lapangan," ujar Hasto saat dihubungi, Jumat (14/4/2017).

Ia mengatakan, sebaiknya KPU DKI menyiapkan sistem agar mereka yang belum tercatat dalam DPT untuk mendaftar lebih awal dengan membawa KTP elektronik atau KK.

Dengan demikian, ada manajemen surat suara yang disiapkan bagi mereka yang belum terdaftar itu agar tetap bisa memilih.

(Baca: Tim Anies-Sandi Temukan 15.000 Data Ganda dalam DPT Putaran Kedua)

Ia menambahkan, PDI-P juga telah melatih para saksi dan relawannya nya untuk mengadvokasi mereka yang terancam tak bisa memilih.

"Prinsipnya hak untuk memilih tak bisa dikalahkan oleh teknis administrasi pemilihan," lanjut Hasto.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Cek Kesiapan 'New Normal' di Masjid Istana

Presiden Jokowi Cek Kesiapan "New Normal" di Masjid Istana

Nasional
YLBHI: Putusan PTUN soal Pemblokiran Internet di Papua jadi Pembelajaran Pemerintah

YLBHI: Putusan PTUN soal Pemblokiran Internet di Papua jadi Pembelajaran Pemerintah

Nasional
PTUN Tak Perintahkan Jokowi Minta Maaf atas Pemblokiran Internet Papua

PTUN Tak Perintahkan Jokowi Minta Maaf atas Pemblokiran Internet Papua

Nasional
Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi, 8 Negara Ini Bisa Jadi Rujukan

Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi, 8 Negara Ini Bisa Jadi Rujukan

Nasional
Kapolri Ingatkan Jajarannya soal Antisipasi Agenda Nasional yang Ditunda karena Pandemi

Kapolri Ingatkan Jajarannya soal Antisipasi Agenda Nasional yang Ditunda karena Pandemi

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Nasional
Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Nasional
Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Nasional
Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

Nasional
Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Nasional
Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Nasional
Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X