Kompas.com - 13/04/2017, 13:45 WIB
Anggota tim teknis e-KTP Tri Sampurno, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/4/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAnggota tim teknis e-KTP Tri Sampurno, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/4/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota tim teknis yang dibentuk Kementerian Dalam Negeri untuk proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Tri Sampurno, mengakui pernah menerima uang dari pengusaha Dedi Prijanto.

Dedi merupakan kakak Andi Agustinus alias Andi Narogong, yang mengerjakan proyek e-KTP.

Hal itu dikatakan Tri saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/4/2017).

Menurut Tri, awalnya Ketua Tim Teknis e-KTP Husni Fahmi menerima undangan dari perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI). Tim tersebut beberapa kali melakukan pertemuan di Graha Mas Fatmawati, ruko milik Andi Narogong.

"Yang kami pahami, Tim di Fatmawati bermaksud melakukan demo sistem e-KTP yang mereka kembangkan. Karena kami diundang melihat produk, kami anggap ini bagian dari industri dalam negeri," ujar Tri yang juga merupakan perekayasa muda di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

(Baca juga: Sebelum Jadi Tim Teknis E-KTP, Pegawai BPPT Diundang Rapat Tim Fatmawati)

Menurut Tri, pada malam hari setelah selesai menyaksikan demo, ia ditawarkan untuk menumpang mobil yang dikendarai Dedi dan adik Andi Narogong, Vidi Gunawan. Saat itu, Tri tinggal di Bogor, sementara Dedi dan Vidi tinggal di Cibubur.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Waktu itu sudah malam, jadi saya ikut menumpang. Di dalam mobil ada satu orang baru yang belum pernah saya lihat," kata Tri.

(Baca juga: Diminta Rekomendasi di Proyek E-KTP, Dosen ITB Merasa Ditawarkan Uang)

Menurut Tri, selama dalam perjalanan tidak ada pembicaraan khusus. Ia kemudian turun setelah mobil yang dikendarai keluar dari Gerbang Tol Cibubur.

Sebelum melanjutkan perjalanan ke Bogor, Tri mengaku dipaksa menerima uang oleh Dedi. Uang sebesar Rp 2 juta yang diberikan Dedi disebut sebagai ongkos taksi.

Meski pemberian uang itu terjadi pada 2010, Tri memastikan bahwa saat itu lelang proyek e-KTP belum dilakukan oleh Kemendagri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Nasional
Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Nasional
Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Nasional
Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Nasional
Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal 'Rp Cepat': Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal "Rp Cepat": Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Nasional
KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

Nasional
Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

Nasional
Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

Nasional
Ini Konstruksi Perkara Suap yang Jerat Empat Mantan Anggota DPRD Jambi

Ini Konstruksi Perkara Suap yang Jerat Empat Mantan Anggota DPRD Jambi

Nasional
Kasus Baru Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Pemerintah Diminta Perbanyak Testing dan Tracing

Kasus Baru Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Pemerintah Diminta Perbanyak Testing dan Tracing

Nasional
Panglima TNI: Pemerintah Siapkan Program 1 Juta Vaksin Per Hari di 100 Titik

Panglima TNI: Pemerintah Siapkan Program 1 Juta Vaksin Per Hari di 100 Titik

Nasional
Uji Formil UU Cipta Kerja, DPR Sebut Perubahan Naskah Setelah Disetujui Sebatas Redaksional

Uji Formil UU Cipta Kerja, DPR Sebut Perubahan Naskah Setelah Disetujui Sebatas Redaksional

Nasional
Empat Mantan Anggota DPRD Jambi Ditahan KPK

Empat Mantan Anggota DPRD Jambi Ditahan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X