Jokowi dan Ulama di Jabar Bahas Keberagaman hingga Redistribusi Lahan

BANDUNG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyempatkan diri bertemu ulama di penghujung kunjungan kerjanya di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/4/2017) malam.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang turut dalam pertemuan itu mengatakan, Presiden dan ulama membahas sejumlah topik terkini.

"Misalnya menceritakan situasi keberagaman kini, tentang Islam harus rahmatan lil'alamin, Islam harus banyak dialog dan lain-lain," ujar Ridwan usai pertemuan yang digelar di Hotel Hilton, Jalan HOS Cokroaminoto, Kota Bandung.

Presiden dan ulama juga membahas pentingnya pendidikan pada pesantren. Presiden dan para ulama sepakat pesantren harus menjadi sumber utama pendidikan kaum muda Muslimin.

"Presiden bilang mau bantu (pengembangan pesantren). Wah itu ulama-ulama senang banget," ujar Ridwan.

(Baca: Jokowi: Jangan Sampai Ada yang Menggoda Kita untuk Tidak Rukun)

Pesantren dapat lahan 

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Husein Kabupaten Bandung, K.H Umar Farouk menambahkan bahwa selain membahas pengembangan karakter kaum muda Muslimin, Presiden dan para ulama juga membahas program pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, yakni redistribusi lahan.

Dalam diskusi selama sekitar satu jam, Presiden menyinggung peran pondok pesantren dalam program tersebut.

"Mungkin bentuknya pondok pesantren mengusulkan memperoleh sertifikat. Lahannya nanti akan diredistribusikan ke pondok pesantren," ujar dia.

Meski demikian, Presiden, lanjut Umar, tidak mau lahan yang diberikan sia-sia lantaran tidak menghasilkan apa-apa.

(Baca: 20 Menit "Blusukan" di Teras Cihampelas, Jokowi Puji Ridwan Kamil)

Oleh sebab itu, Presiden menyarankan pondok pesantren yang ingin mendapatkan lahan untuk membuat semacam kajian serta rencana terhadap lahan tersebut.

"Misalnya, untuk memperoleh lahan, harus ada 'feasibility studies', program rencana yang jelas dan terarah sehingga lahan yang diberikan itu produktif. Jangan asal minta, tapi enggak produktif," ujar Umar.

Pertemuan Jokowi dan ulama di sejumlah daerah di Jawa Barat tersebut berlangsung tertutup.

Setidaknya, ada sekitar lima puluh ulama yang diundang dalam pertemuan tersebut. Mereka terdiri dari pimpinan pondok pesantren atau struktur organisasi Islam di tingkat provinsi dan kota/kabupaten.