Kompas.com - 13/04/2017, 05:25 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Golkar mempertanyakan pencegahan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Setya Novanto ke luar negeri. Oasalnya, dalam kasus dugaan korupsi e-KTP, Novanto hanya berstatus sebagai saksi, bukan tersangka.

"Di (putusan) MK (Mahkamah Konstitusi), pencekalan itu dibolehkan apabila sudah di penyidikan, bukan penyelidikan. Pak Nov kan penyelidikan, saksi. Itu lah kira-kira," kata Ketua Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2017).

Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar ada rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Hal itu perlu untuk mengklarifikasi sejumlah hal agar tidak terjadi kesalahpahaman.

"Ingin bertanya bagaimana, ini ada undang-undang, tapi pelaksanaan tidak sesuai. Setahu saya. Agar tidak misleading, minta ketemu langsung," ucap Kahar.

(Baca: DPR Protes soal Pencegahan Setya Novanto, Ini Komentar Jokowi)

DPR berencana melayangkan surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo atas pencegahan Ketua DPR RI Setya Novanto ke luar negeri.

Langkah tersebut menindaklanjuti nota keberatan Fraksi Partai Golkar dan telah menjadi surat resmi kelembagaan karena telah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus), Selasa (11/4/2017) malam.

Pencegahan Novanto sendiri dilakukan Dirjen Imigrasi Kemenkumham atas permintaan KPK.

Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan, pencegahan tersebut dilakukan karena Setya Novanto merupakan saksi penting untuk terdakwa Andi Agustinus alis Andi Narogong. Novanto dicegah selama enam bulan ke depan.

(Baca: KPK Minta DPR Hormati Pencegahan Setya Novanto ke Luar Negeri)

Sedangkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, pencegahan Setya Novanto ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 64/PUU-IX/2011.

Putusan tersebut membatalkan Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang memperbolehkan penegak hukum meminta pencegahan kepada Ditjen Imigrasi untuk mencegah seseorang ke luar negeri meski masih dalam proses penyelidikan.

"Dalam Undang-Undang Imigrasi, yang menyatakan dalam penyelidikan boleh dicekal kan dibatalkan MK. Saya kan saksi waktu itu digugat sama Yusril (Ihza Mahendra). Pada saat Undang-Undang imigrasi dibuat tak boleh ada diskresi yang tak masuk akal," kata Fahri, Rabu.

Kompas TV Tanggapan Setnov Soal Dicegah ke Luar Negeri
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terbukti Melanggar UU ITE, Adam Deni Divonis 4 Tahun Penjara

Terbukti Melanggar UU ITE, Adam Deni Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Tersangka KSP Indosurya Bebas, Ini Strategi Bareskrim Supaya Mereka Kembali Ditahan

Tersangka KSP Indosurya Bebas, Ini Strategi Bareskrim Supaya Mereka Kembali Ditahan

Nasional
Grace Natalie: Bro Sunny 'Gentleman' Akui Dukung Anies, Makanya Mundur dari PSI

Grace Natalie: Bro Sunny "Gentleman" Akui Dukung Anies, Makanya Mundur dari PSI

Nasional
Sudah 900 Hari Harun Masiku Buron, ICW Desak Ketua KPK Firli Bahuri Mundur

Sudah 900 Hari Harun Masiku Buron, ICW Desak Ketua KPK Firli Bahuri Mundur

Nasional
UPDATE 28 Juni: Kasus Covid-19 Tambah 2.167, Kasus Aktif 15.310

UPDATE 28 Juni: Kasus Covid-19 Tambah 2.167, Kasus Aktif 15.310

Nasional
Fraksi Demokrat dan PKS Beri Catatan Terhadap RUU Tiga Provinsi Baru Papua

Fraksi Demokrat dan PKS Beri Catatan Terhadap RUU Tiga Provinsi Baru Papua

Nasional
Pemerintah Ogah Temui Mahasiswa yang Demo soal RKUHP di DPR, Ini Alasannya

Pemerintah Ogah Temui Mahasiswa yang Demo soal RKUHP di DPR, Ini Alasannya

Nasional
Kabareskrim: Bolak-balik Perkara Tersangka Kasus Indosurya Lebih dari Lima Kali

Kabareskrim: Bolak-balik Perkara Tersangka Kasus Indosurya Lebih dari Lima Kali

Nasional
Kemlu Tindak Lanjuti Laporan Soal 149 Buruh Migran Disebut Meninggal di Tahanan Imigrasi Sabah

Kemlu Tindak Lanjuti Laporan Soal 149 Buruh Migran Disebut Meninggal di Tahanan Imigrasi Sabah

Nasional
900 Hari Harun Masiku Buron, ICW Gelar Aksi Teatrikal di Depan Gedung KPK

900 Hari Harun Masiku Buron, ICW Gelar Aksi Teatrikal di Depan Gedung KPK

Nasional
Wapres Sebut Banyak Daerah Masih Mencari Model Mal Pelayanan Publik

Wapres Sebut Banyak Daerah Masih Mencari Model Mal Pelayanan Publik

Nasional
[LIVE STREAMING] Kondisi Terkini Ukraina Jelang Kedatangan Jokowi

[LIVE STREAMING] Kondisi Terkini Ukraina Jelang Kedatangan Jokowi

Nasional
Pro Kontra Upaya Legalisasi Ganja untuk Kepentingan Medis di Indonesia

Pro Kontra Upaya Legalisasi Ganja untuk Kepentingan Medis di Indonesia

Nasional
Panglima TNI Tunjuk Mayjen Pudjo Rumekso Jadi Sesmenko Polhukam Gantikan Letjen Mulyo Aji

Panglima TNI Tunjuk Mayjen Pudjo Rumekso Jadi Sesmenko Polhukam Gantikan Letjen Mulyo Aji

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Setuju 3 RUU DOB Papua Dibawa ke Paripurna

Komisi II dan Pemerintah Setuju 3 RUU DOB Papua Dibawa ke Paripurna

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.