Kompas.com - 13/04/2017, 05:25 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Golkar mempertanyakan pencegahan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Setya Novanto ke luar negeri. Oasalnya, dalam kasus dugaan korupsi e-KTP, Novanto hanya berstatus sebagai saksi, bukan tersangka.

"Di (putusan) MK (Mahkamah Konstitusi), pencekalan itu dibolehkan apabila sudah di penyidikan, bukan penyelidikan. Pak Nov kan penyelidikan, saksi. Itu lah kira-kira," kata Ketua Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2017).

Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar ada rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Hal itu perlu untuk mengklarifikasi sejumlah hal agar tidak terjadi kesalahpahaman.

"Ingin bertanya bagaimana, ini ada undang-undang, tapi pelaksanaan tidak sesuai. Setahu saya. Agar tidak misleading, minta ketemu langsung," ucap Kahar.

(Baca: DPR Protes soal Pencegahan Setya Novanto, Ini Komentar Jokowi)

DPR berencana melayangkan surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo atas pencegahan Ketua DPR RI Setya Novanto ke luar negeri.

Langkah tersebut menindaklanjuti nota keberatan Fraksi Partai Golkar dan telah menjadi surat resmi kelembagaan karena telah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus), Selasa (11/4/2017) malam.

Pencegahan Novanto sendiri dilakukan Dirjen Imigrasi Kemenkumham atas permintaan KPK.

Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan, pencegahan tersebut dilakukan karena Setya Novanto merupakan saksi penting untuk terdakwa Andi Agustinus alis Andi Narogong. Novanto dicegah selama enam bulan ke depan.

(Baca: KPK Minta DPR Hormati Pencegahan Setya Novanto ke Luar Negeri)

Sedangkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, pencegahan Setya Novanto ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 64/PUU-IX/2011.

Putusan tersebut membatalkan Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang memperbolehkan penegak hukum meminta pencegahan kepada Ditjen Imigrasi untuk mencegah seseorang ke luar negeri meski masih dalam proses penyelidikan.

"Dalam Undang-Undang Imigrasi, yang menyatakan dalam penyelidikan boleh dicekal kan dibatalkan MK. Saya kan saksi waktu itu digugat sama Yusril (Ihza Mahendra). Pada saat Undang-Undang imigrasi dibuat tak boleh ada diskresi yang tak masuk akal," kata Fahri, Rabu.

Kompas TV Tanggapan Setnov Soal Dicegah ke Luar Negeri
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usulkan Duet Ganjar-Anies ke Jokowi, Ini Alasan Surya Paloh

Usulkan Duet Ganjar-Anies ke Jokowi, Ini Alasan Surya Paloh

Nasional
Nasdem Tunggu Respons Anies, Ganjar, dan Andika sebelum Tawarkan ke Parpol Lain

Nasdem Tunggu Respons Anies, Ganjar, dan Andika sebelum Tawarkan ke Parpol Lain

Nasional
Kejagung Pastikan Obyek Perkara Kasus Emirsyah Beda dari KPK

Kejagung Pastikan Obyek Perkara Kasus Emirsyah Beda dari KPK

Nasional
Megawati: Siapa yang Korupsi, Pecat, Keluarkan dari PDI Perjuangan!

Megawati: Siapa yang Korupsi, Pecat, Keluarkan dari PDI Perjuangan!

Nasional
Melihat Pengamanan Jokowi Jelang Kunjungan ke Ukraina Membawa Misi Damai

Melihat Pengamanan Jokowi Jelang Kunjungan ke Ukraina Membawa Misi Damai

Nasional
Jaksa Agung Ungkap Peran Emirsyah Satar dalam Kasus Korupsi Pesawat Garuda Indonesia

Jaksa Agung Ungkap Peran Emirsyah Satar dalam Kasus Korupsi Pesawat Garuda Indonesia

Nasional
Hadi Tjahjanto Susun Solusi untuk 300 Sertifikat Tanah Warga Bogor yang Disita Satgas BLBI

Hadi Tjahjanto Susun Solusi untuk 300 Sertifikat Tanah Warga Bogor yang Disita Satgas BLBI

Nasional
Jokowi Teken Perpres Nomor 95/2022, Tegaskan Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI di Jawa Tengah

Jokowi Teken Perpres Nomor 95/2022, Tegaskan Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI di Jawa Tengah

Nasional
Tegaskan Hubungan dengan PDI-P Baik, Nasdem: Kita Enggak Pernah Sindir Partai Orang

Tegaskan Hubungan dengan PDI-P Baik, Nasdem: Kita Enggak Pernah Sindir Partai Orang

Nasional
Sekjen PDIP: Bu Mega Setiap Hari Monitor Kesehatan Pak Tjahjo

Sekjen PDIP: Bu Mega Setiap Hari Monitor Kesehatan Pak Tjahjo

Nasional
Apakah Pemain Israel Bisa Masuk Indonesia untuk Piala Dunia U20? Ini Kata Kemenlu

Apakah Pemain Israel Bisa Masuk Indonesia untuk Piala Dunia U20? Ini Kata Kemenlu

Nasional
Sekjen Gerindra Singgung Pemimpin Lupa Partai, Ketua Harian: Tidak Perlu Dibesar-besarkan

Sekjen Gerindra Singgung Pemimpin Lupa Partai, Ketua Harian: Tidak Perlu Dibesar-besarkan

Nasional
Kejagung Tak Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Garuda

Kejagung Tak Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Kemenag: Total 14 Calon Haji Indonesia Meninggal Dunia di Arab Saudi

Kemenag: Total 14 Calon Haji Indonesia Meninggal Dunia di Arab Saudi

Nasional
Mengenal KTT G7 di Jerman yang Dihadiri Jokowi

Mengenal KTT G7 di Jerman yang Dihadiri Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.