Kompas.com - 12/04/2017, 19:53 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menegaskan pihaknya tak bermaksud untuk mengintervensi proses hukum yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meski DPR berniat mengajukan nota keberatan kepada Presiden Joko Widodo.

Nota keberatan tersebut diajukan terkait pencegahan Ketua DPR RI Setya Novanto ke luar negeri atas permintaan KPK.

"Jangan terkesan seolah DPR mengintervensi. Enggak," kata Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2017).

Menurut dia, pengajuan nota keberatan tersebut merespons nota keberatan dari Fraksi Partai Golkar. Dalam hal ini, DPR bermaksud memberikan dukungan terhadap Partai Golkar.

Hal itu disepakati dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus), Selasa (11/4/2017) malam.

"Pada intinya itu ada semacam rasa dukungan morel, tanpa bermaksud untuk mengintervensi atau pun hal-hal lain yang sifatnya mencampuri urusan proses projustisia," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

"Jadi sifatnya teman-teman pimpinan fraksi men-support dukungan morel," kata dia.

DPR berencana melayangkan surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo atas pencegahan Ketua DPR RI Setya Novanto ke luar negeri.

(Baca juga: KPK Minta DPR Hormati Pencegahan Setya Novanto ke Luar Negeri)

Langkah tersebut menindaklanjuti nota keberatan Fraksi Partai Golkar dan telah menjadi surat resmi kelembagaan karena telah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus), Selasa (11/4/2017) malam.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan, pencegahan tersebut dilakukan karena Setya Novanto merupakan saksi penting untuk terdakwa Andi Agustinus alis Andi Narogong. Novanto dicegah selama enam bulan ke depan.

(Baca juga: Ini Alasan KPK Cegah Setya Novanto ke Luar Negeri)

Kompas TV DPR Minta Pencekalan Setnov Dicabut
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyebab Rasisme dan Cara Mencegahnya

Penyebab Rasisme dan Cara Mencegahnya

Nasional
Hubungan PDI-P dan Nasdem Dinilai Bakal Renggang Usai Usulan Pencapresan Ganjar

Hubungan PDI-P dan Nasdem Dinilai Bakal Renggang Usai Usulan Pencapresan Ganjar

Nasional
PSI Kritik Anies soal Kualitas Udara DKI, Sebut Tak Ada Rasa Kedaruratan

PSI Kritik Anies soal Kualitas Udara DKI, Sebut Tak Ada Rasa Kedaruratan

Nasional
Di Sela-sela KTT G7, Jokowi dan PM India Narendra Modi Bahas Kerja Sama Pangan

Di Sela-sela KTT G7, Jokowi dan PM India Narendra Modi Bahas Kerja Sama Pangan

Nasional
Jokowi Bertemu Kanselir Jerman Olaf Scholz, Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Jokowi Bertemu Kanselir Jerman Olaf Scholz, Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Redam Keterbelahan Publik, Demokrat Minta Pilpres 2024 Fokus pada Pertarungan Gagasan

Redam Keterbelahan Publik, Demokrat Minta Pilpres 2024 Fokus pada Pertarungan Gagasan

Nasional
Rangkulan Biden ke Jokowi Saat Sesi Foto KTT G7

Rangkulan Biden ke Jokowi Saat Sesi Foto KTT G7

Nasional
Partai Nasdem dan PDI-P Diprediksi Pecah Kongsi pada Pilpres 2024

Partai Nasdem dan PDI-P Diprediksi Pecah Kongsi pada Pilpres 2024

Nasional
Ganjar-Anies Disebut Jadi Solusi Keterbelahan, Demokrat: Sama dengan Menuduh Pendukungnya

Ganjar-Anies Disebut Jadi Solusi Keterbelahan, Demokrat: Sama dengan Menuduh Pendukungnya

Nasional
UPDATE 27 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 81,08 Persen, Ketiga 24.08 Persen

UPDATE 27 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 81,08 Persen, Ketiga 24.08 Persen

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Mardani Maming Bakal Digelar 12 Juli di PN Jaksel

Sidang Perdana Praperadilan Mardani Maming Bakal Digelar 12 Juli di PN Jaksel

Nasional
Komisi II Putuskan RUU Pemekaran Wilayah Papua Selasa Besok

Komisi II Putuskan RUU Pemekaran Wilayah Papua Selasa Besok

Nasional
Ketua DPR Minta Aturan Beli Migor Pakai PeduliLindungi Jangan Sampai Sulitkan Rakyat

Ketua DPR Minta Aturan Beli Migor Pakai PeduliLindungi Jangan Sampai Sulitkan Rakyat

Nasional
Di Hadapan Negara G7, Jokowi Sebut RI Butuh Investasi Besar di Sektor Energi Bersih

Di Hadapan Negara G7, Jokowi Sebut RI Butuh Investasi Besar di Sektor Energi Bersih

Nasional
Prabowo: Tugas Tentara Siap Perang, Tidak Bisa Buang Waktu!

Prabowo: Tugas Tentara Siap Perang, Tidak Bisa Buang Waktu!

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.