Kompas.com - 12/04/2017, 17:15 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/2/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/2/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) akan melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan pada Kamis (12/4/2017) besok.

Fahri dinilai melanggar kode etik.

Hal itu terkait surat keberatan DPR merespons pencegahan Ketua DPR Setya Novanto ke luar negeri selama enam bulan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Surat tersebut ditandatangani oleh Fahri.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, surat keberatan pencegahan tidak mewakili DPR sebagai lembaga. 

(Baca: Menurut Fahri, Pencegahan Novanto ke Luar Negeri Langgar Putusan MK)

Menurut dia, hal itu hanya klaim sepihak sejumlah anggota DPR.

"Suara kelembagaan itu otomatis harus dimasukkan dalam rapat paripurna, yang menyatakan DPR itu kan Fahri Hamzah," kata Boyamin, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (12/4/2017).

Boyamin mengatakan, pernyataan pendapat diusulkan minimal sembilan orang dari dua fraksi.

Kemudian, usulan itu dibawa ke rapat paripurna. Jika tidak mencapai aklamasi pada rapat paripurna akan dilalukan pemungutan suara.

(Baca: KPK Minta DPR Hormati Pencegahan Setya Novanto ke Luar Negeri)

Namun, surat keberatan pencegahan Novanto berawal dari keberatan Fraksi Partai Golkar yang kemudian disepakati dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Kalau hanya diwakili pimpinan yang hanya katanya berdasarkan Bamus, dan semua fraksi setuju ini namanya oknum. Fahri mengklaim itu suara DPR. Itu belum mempresentasikan lembaga DPR," ujar Boyamin.

(Baca: DPR Protes soal Pencegahan Setya Novanto, Ini Komentar Jokowi)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

Nasional
Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Nasional
Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X