Jaksa Agung Tegaskan Tak Ada Rencana Moratorium Hukuman Mati

Kompas.com - 12/04/2017, 15:25 WIB
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraJaksa Agung Muhammad Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menegaskan, hingga hari ini belum ada rencana untuk melakukan moratorium hukuman mati.

Menurut Prasetyo, masih banyak aspek yang harus diperhatikan dan diprioritaskan.

"Sampai saat ini tidak pernah kita menyatakan moratorium," kata Prasetyo di sela rapat dengan Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2017).

Dalam rapat bersama Komisi III, anggota Komisi III Arsul Sani sempat menanyakan perihal aturan baru dalam pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam pembahasan revisi KUHP, diusulkan agar hukuman mati nantinya menjadi hukuman alternatif. Padahal, saat ini sudah lebih dari 100 orang terpidana mati yang sudah berkekuatan hukum tetap.

"Misalnya revisi KUHP sudah berlaku, sementara masih ada sisa terpidana mati, kita kembali pada prinsip hukum. Bahwa kepada terpidana atau pelaku tindak pidana itu dikenakan undang-undang yang paling ringan. Kita lihat lagi seperti apa," tutur Prasetyo.

(Baca: Tahun Lalu, Jumlah Eksekusi Hukuman Mati di Dunia Menurun)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun revisi KUHP di DPR direncanakan akan diputuskan pada Mei 2017 mendatang. Nantinya, seorang narapidana yang divonis hukuman mati akan dipantau oleh tim independen di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

Jika sang napi dinilai bertobat, maka hukuman mati bisa dibatalkan dan diganti dengan hukuman penjara dengan masa tertentu.

Tim independen akan dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah. PP itu juga akan mengatur kriteria seorang terpidana mati yang dapat dialihkan hukumannya.

(Baca juga: Menkumham Yakin Aturan Baru soal Hukuman Mati Akan Bebas Penyelewengan)

Kompas TV Maju Mundur Hukuman Mati - Berkas Kompas Episode 231 Bagian 3
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

Nasional
Dukung Pemerintah Perangi Mafia Tanah, LPSK Siap Lindungi Korban

Dukung Pemerintah Perangi Mafia Tanah, LPSK Siap Lindungi Korban

Nasional
MAKI: Jika Laporan Novel Terbukti, Lili Pintauli telah Berkhianat terhadap Amanah

MAKI: Jika Laporan Novel Terbukti, Lili Pintauli telah Berkhianat terhadap Amanah

Nasional
Satgas Sebut Pembukaan Bertahap Harus Waspadai Perkembangan Pandemi Dunia

Satgas Sebut Pembukaan Bertahap Harus Waspadai Perkembangan Pandemi Dunia

Nasional
Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

Nasional
Kemendagri Wajibkan Lembaga Pengguna Data Kependudukan dari Dukcapil Terapkan Zero Data Sharing Policy

Kemendagri Wajibkan Lembaga Pengguna Data Kependudukan dari Dukcapil Terapkan Zero Data Sharing Policy

Nasional
Ma'ruf Nilai 2021 Momentum Kebangkitan Ekonomi Syariah, Ini Alasannya

Ma'ruf Nilai 2021 Momentum Kebangkitan Ekonomi Syariah, Ini Alasannya

Nasional
Update Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Berlaku Mulai 21 Oktober 2021

Update Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Berlaku Mulai 21 Oktober 2021

Nasional
Polisi yang Pacaran Pakai Mobil Patroli Didisplinkan, Propam Polri: Dimutasi Jadi Staf

Polisi yang Pacaran Pakai Mobil Patroli Didisplinkan, Propam Polri: Dimutasi Jadi Staf

Nasional
Masyarakat Kembali Produktif, Pemerintah Lakukan Penyesuaian Aturan Inmendagri

Masyarakat Kembali Produktif, Pemerintah Lakukan Penyesuaian Aturan Inmendagri

Nasional
Jadi Deputi BNPP, Komjen Paulus Waterpauw Sudah Pamit ke Kapolri

Jadi Deputi BNPP, Komjen Paulus Waterpauw Sudah Pamit ke Kapolri

Nasional
KPI Belum Merespons, Korban Pelecehan Seksual Akhirnya Bayar Psikiater Sendiri

KPI Belum Merespons, Korban Pelecehan Seksual Akhirnya Bayar Psikiater Sendiri

Nasional
Wapres Berharap Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah Dioptimalkan dengan Baik

Wapres Berharap Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah Dioptimalkan dengan Baik

Nasional
Aliansi BEM UI Akan Gelar Aksi “Piknik Bersama Cabut Statuta” di Sekitar Gedung Rektorat

Aliansi BEM UI Akan Gelar Aksi “Piknik Bersama Cabut Statuta” di Sekitar Gedung Rektorat

Nasional
Pelaku Perjalanan Udara Wajib PCR, Satgas: Ini Uji Coba Pelonggaran Mobilitas

Pelaku Perjalanan Udara Wajib PCR, Satgas: Ini Uji Coba Pelonggaran Mobilitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.