Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pencegahan Setya Novanto dan Kondisi Partai Golkar

Kompas.com - 12/04/2017, 10:30 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencegah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto bepergian ke luar negeri.

Novanto dicegah karena berstatus sebagai saksi dalam persidangan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Kendati demikian, para petinggi partai berlambang beringin menanggapi status pencegahan Novanto oleh KPK sebagai hal yang wajar. Tak perlu terlalu dikhawatirkan. 

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham misalnya. Idrus menegaskan partainya sama sekali tak terpengaruh dengan pencegahan terhadap Novanto.

Apalagi, kata Idrus, Novanto telah menyatakan siap untuk mengikuti proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

(Baca: Novanto Dicegah ke Luar Negeri, Golkar Minta Publik Tak Menghakimi)

"Meskipun dicekal enggak ada masalah. Ngapain dipermasalahkan," kata Idrus saat dihubungi, Selasa (11/4/2017).

Ia menyatakan kekuatan utama Golkar terletak pada sisem partai yang telah dibangun sejak lama, sehingga Golkar tak bergantung pada ketokohan.

Ia juga menegaskan sama sekali tak ada pihak di internal Partai Golkar yang memanfaatkan situasi dengan meminta Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Saya punya keyakinan enggak ada masalah. Semua bisa lihat Golkar tetap solid dan bisa jalan dengan baik," ujar dia lagi.

Namun demikian, potensi gerakan meminta Novanto mundur tetap ada. Itu dibuktikan dari pesan Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono kepada seluruh kader Golkar.

Meski mengaku belum ada pihak yang mendesak Novanto mundur, ia mengingatkan kader Golkar agar tak mengail di air keruh.

"Jangan cari-cari kesempatan atau mengail ikan di air keruh. Jadi menurut saya para kader Golkar jalankan roda partai sebagaimana biasanya saja," ujar Agung saat dihubungi, Selasa (11/4/2017).

(Baca: Agung Laksono Ingatkan Kader Golkar Tak Manfaatkan Dicegahnya Novanto)

Menanggapi status pencegahan Novanto dan potensi gonjang-ganjing di internal Golkar, Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari menilai Golkar cukup teruji dalam menghadapi situasi seperti ini.

Halaman:


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com