Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pencegahan Setya Novanto dan Kondisi Partai Golkar

Kompas.com - 12/04/2017, 10:30 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencegah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto bepergian ke luar negeri.

Novanto dicegah karena berstatus sebagai saksi dalam persidangan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Kendati demikian, para petinggi partai berlambang beringin menanggapi status pencegahan Novanto oleh KPK sebagai hal yang wajar. Tak perlu terlalu dikhawatirkan. 

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham misalnya. Idrus menegaskan partainya sama sekali tak terpengaruh dengan pencegahan terhadap Novanto.

Apalagi, kata Idrus, Novanto telah menyatakan siap untuk mengikuti proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

(Baca: Novanto Dicegah ke Luar Negeri, Golkar Minta Publik Tak Menghakimi)

"Meskipun dicekal enggak ada masalah. Ngapain dipermasalahkan," kata Idrus saat dihubungi, Selasa (11/4/2017).

Ia menyatakan kekuatan utama Golkar terletak pada sisem partai yang telah dibangun sejak lama, sehingga Golkar tak bergantung pada ketokohan.

Ia juga menegaskan sama sekali tak ada pihak di internal Partai Golkar yang memanfaatkan situasi dengan meminta Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Saya punya keyakinan enggak ada masalah. Semua bisa lihat Golkar tetap solid dan bisa jalan dengan baik," ujar dia lagi.

Namun demikian, potensi gerakan meminta Novanto mundur tetap ada. Itu dibuktikan dari pesan Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono kepada seluruh kader Golkar.

Meski mengaku belum ada pihak yang mendesak Novanto mundur, ia mengingatkan kader Golkar agar tak mengail di air keruh.

"Jangan cari-cari kesempatan atau mengail ikan di air keruh. Jadi menurut saya para kader Golkar jalankan roda partai sebagaimana biasanya saja," ujar Agung saat dihubungi, Selasa (11/4/2017).

(Baca: Agung Laksono Ingatkan Kader Golkar Tak Manfaatkan Dicegahnya Novanto)

Menanggapi status pencegahan Novanto dan potensi gonjang-ganjing di internal Golkar, Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari menilai Golkar cukup teruji dalam menghadapi situasi seperti ini.

Halaman:


Terkini Lainnya

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com