"Kami bertujuh sudah komitmen, kemandirian lembaga mutlak dipegang teguh," ujar salah seorang komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (11/4/2017).
Pramono mengakui bahwa ketidaknetralan adalah godaan yang paling dikhawatirkan.
Oleh sebab itu, dia berharap rekan-rekannya memegang teguh komitmen tersebut sampai akhir periode jabatan.
(Baca: Mengunjungi "Operation Room" 1217 di Kantor KPU...)
KPU tingkat provinsi, kota dan kabupaten, menurut Pramono, sudah lumayan teruji netralitasnya. Namun, dia merasa tetap perlu ditingkatkan lagi ke depannya.
Salah satu bentuk ketidaknetralan yakni pertemuan tertutup dengan kelompok politik tertentu. Pramono ingin hal-hal serupa dihindari.
"Tentu bentuknya kami tidak akan melakukan pertemuan secara tertutup. Kalau menerima tamu harus di kantor (KPU). Secara resmi. Sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu menjadi komitmen kami bersama," ujar Pramono.
Setelah dilantik Presiden, Komisioner baru KPU akan berkoordinasi di internal. Konsolidasi itu dalam rangka menentukan struktur KPU ke depan, misalnya ketua, wakil ketua dan sebagainya.
"Hal-hal itu akan kami selesaikan dalam dua hari ini," ujar Pramono. (Baca: Jokowi Lantik Komisioner Baru KPU dan Bawaslu)
Diberitakan, Presiden Jokowi melantik tujuh orang sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istana Negara, Jakarta, Selasa pagi.
Tujuh komisioner KPU itu yakni Ilham Saputra, Evi Novida Ginting Manik, Wahyu Setiawan, Pramono Ubaid Tanthowi, Hasyim Asy'ari, Arief Budiman dan Viryan. Mereka dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2017.