Kompas.com - 11/04/2017, 20:08 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Tujuh orang Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 berkomitmen untuk menjaga netralitas.
|
EditorKrisiandi

"Kami bertujuh sudah komitmen, kemandirian lembaga mutlak dipegang teguh," ujar salah seorang komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (11/4/2017).

Pramono mengakui bahwa ketidaknetralan adalah godaan yang paling dikhawatirkan.

Oleh sebab itu, dia berharap rekan-rekannya memegang teguh komitmen tersebut sampai akhir periode jabatan.

(Baca: Mengunjungi "Operation Room" 1217 di Kantor KPU...)

KPU tingkat provinsi, kota dan kabupaten, menurut Pramono, sudah lumayan teruji netralitasnya. Namun, dia merasa tetap perlu ditingkatkan lagi ke depannya.

Salah satu bentuk ketidaknetralan yakni pertemuan tertutup dengan kelompok politik tertentu. Pramono ingin hal-hal serupa dihindari.

"Tentu bentuknya kami tidak akan melakukan pertemuan secara tertutup. Kalau menerima tamu harus di kantor (KPU). Secara resmi. Sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu menjadi komitmen kami bersama," ujar Pramono.

Setelah dilantik Presiden, Komisioner baru KPU akan berkoordinasi di internal. Konsolidasi itu dalam rangka menentukan struktur KPU ke depan, misalnya ketua, wakil ketua dan sebagainya.

"Hal-hal itu akan kami selesaikan dalam dua hari ini," ujar Pramono. (Baca: Jokowi Lantik Komisioner Baru KPU dan Bawaslu)

Diberitakan, Presiden Jokowi melantik tujuh orang sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istana Negara, Jakarta, Selasa pagi.

Tujuh komisioner KPU itu yakni Ilham Saputra, Evi Novida Ginting Manik, Wahyu Setiawan, Pramono Ubaid Tanthowi, Hasyim Asy'ari, Arief Budiman dan Viryan. Mereka dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2017.

Kompas TV 14 Calon Komisioner KPU Ikut Seleksi di DPR
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK Resmi Tolak Perlindungan Istri Ferdy Sambo dan Ungkap Alasannya

LPSK Resmi Tolak Perlindungan Istri Ferdy Sambo dan Ungkap Alasannya

Nasional
Bawaslu Keluhkan KPU Batasi Akses Awasi Verifikasi Administrasi Parpol

Bawaslu Keluhkan KPU Batasi Akses Awasi Verifikasi Administrasi Parpol

Nasional
LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

Nasional
Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Nasional
TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

Nasional
Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

Nasional
Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

Nasional
Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

Nasional
Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

Nasional
Temukan 'Overbudget' dan 'Overservice', Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Temukan "Overbudget" dan "Overservice", Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Nasional
Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Nasional
Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Nasional
Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Nasional
Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.