Galang Solidaritas untuk Novel, Pegiat Anti-korupsi Sambangi KPK

Kompas.com - 11/04/2017, 16:01 WIB
Komisioner Komnas HAM Nurcholis, pegiat HAM Harris Azhar, Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas dan mantan wakil ketua KPK, Bambang Wudjojanto dalam konfrensi pers yang digelar di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (11/4/2017). Fachri FachrudinKomisioner Komnas HAM Nurcholis, pegiat HAM Harris Azhar, Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas dan mantan wakil ketua KPK, Bambang Wudjojanto dalam konfrensi pers yang digelar di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (11/4/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Satu per satu sejumlah pegiat anti korupsi menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada Kav 4, Menteng, Jakarta Selatan, Selasa (11/4/2017) siang.

Mereka di antaranya, yakni mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas, Koordinator Komisi orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Harris Azhar, Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Bahrain, aktivis Usman Hamid serta sejumlah pegiat anti korupsi lainnya.

Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan terhadap KPK dan sikap solidaritas atas kejadian yang menimpa penyidik KPK, Novel Baswedan.

(Baca: Serangan ke Novel Dikhawatirkan Timbulkan Ketakutan Terhadap Penyidik KPK)

Seperti diketahui, pada Selasa Pagi usai melaksanakan salat Subuh di Masjid Jami Al Ihsan, Novel disiram cairan yang diduga air keras oleh orang tak dikenal.

Busyro mengatakan, tindak kejahatan terhadap novel merupakan salah satu bentuk ancaman nyata.

"Insiden tadi pagi, bahkan sebuah kebiadaban, itu jelas. Bentuk terorizing dalam bentuk kekerasan yang direncanakan, menggunakan air raksa," kata Busyro di KPK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Busyro, presiden harus turun tangan langsung merespons kasus tersebut dengan membentuk tim gabungan yang terdiri dari berbagai unsur.

Misalnya, Polri, Lembaga Swadaya Masyarakat, termasuk kalangan akademisi untuk memburu pelaku.

"Ini kalau dibiarkan terus oleh negara, yang terjadi adalah pembiaran. Aktor-aktor enggak boleh diberi tempat hidup di negeri ini," ujarnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.