Lagi, Rapat Paripurna DPD Ribut soal Kursi Pimpinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang memimpin rapat paripurna pembukaan masa sidang pada Selasa (11/4/2017) siang.

Paripurna tersebut merupakan paripurna perdana yang dipimpin Oesman Sapta.

Rapat belum dimulai, namun interupsi sudah bersautan. Diawali interupsi yang dilontarkan Senator asal Provinsi Riau, Intsiawati Ayus.

Ia menyinggug soal adanya dualisme kepemimpinan di DPD. Intsiawati juga meminta agar para anggota DPD berkumpul tak hanya dalam forum rapat paripurna, namun juga forum khusus lainnya.

(baca: Dualisme Kepemimpinan, DPD Gelar Dua Rapat Panmus)

Salah satunya untuk mengklarifikasi keadaan DPD yang saat ini dianggap menimbulkan ketidakpastian di mata publik.

"Kenapa tidak dilakukan kita kumpul bersama untuk klarifikasi keadaan yang saat ini, untuk afdol ke depannya tidak ada riuh-riuh dan apapun," kata Intsiawati di ruang rapat paripurna Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Rapat sempat diskors karena baru 36 anggota yang hadir. Namun, setelah itu, Senator asal Provinsi Jambi, Juniwati juga mengungkapkan hal serupa.

Penjelasan, menurut dia, dibutuhkan agar ada kejelasan dalam penyelesaian ricuh DPD.

"Tadi yang diusulkan Bu Iin saya setuju. Supaya kita ke depan lebih enak. Kita bersaudara. Di sini sudah jelas terjadi dualisme," ujarnya.

Oesman Sapta memotong pembicaraan Juniwati. (baca: Pimpinan Lama DPD Bersikeras Minta MA Batalkan Sumpah Pimpinan Baru)

"Bu, nanti kita bicarakan dalam sidang saja ya, makasih. Mari kita dengar Indonesia Raya," kata Oesman Sapta.

Namun, interupsi tetap bertaburan. Sejumlah anggota DPD ingin menyampaikan aspirasi mereka.

"Mohon didengar dulu ini ada teman-teman yang mau menyampaikan aspirasi."

"Persoalan ini harus kita selesaikan dahulu. Kita tidak perlu menang-menangan di sini, tapi cari jalan keluar sesuai konstitusi kita."

(baca: "Keributan" di DPD Belum Berakhir, Dua Kubu Pimpinan Saling Klaim Sah)

Interupsi tetap dilancarkan, hingga tiba-tiba lagu Indonesia Raya mengalun. Rapat pun kembali diskors karena baru dihadiri 42 orang.

Seusai rapat dibuka kembali, interupsi masih terus bersahutan. Oesman Sapta mengusulkan agar interupsi diajukan secara sistematis dan hanya anggota yang menandatangani daftar hadir yang berhak mengajukan interupsi.

Namun, rapat juga memperdebatkan soal hak peserta yang bisa mengajukan interupsi.

Oesman Sapta bahkan sempat menegur anggota yang memanggilnya dengan sebutan "Pak OSO".

"Ini pimpinan sidang. Bukan Pak OSO. Nanti saya kasih peringatan dua kali," tutur Oesman Sapta.

"Mohon dibaca tatibnya," sahut suara lainnya.

"Siapa yang sah siapa yang tidak."

"Yang dilantik MA yang sah."

Keributan bahkan sempat terjadi saat doa hendak dibacakan. Sebab, senator yang membacakan doa menyinggung soal ricuh DPD.

Ia mengungkapkan harapan agar suasana rapat menjadi lebih damai.

"Baca doa langsung saja. Enggak usah dipolitisasi doanya," ujar salah satu anggota.

Sejumlah anggota sempat melancarkan protes yang lebih keras. Mereka membawa karton putih dengan berbagai macam tulisan penolakan.

Usai menunjukkan karton tersebut ke seisi rapat dan awak media, mereka keluar dari ruang sidang.

Meski begitu, rapat tetap dilanjutkan. Adapun salah satu agenda rapat paripurna DPD kali itu adalah pidato pembuka masa sidang dan penyampaian ikhtisar hasil pemerikaaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Ricuh DPD terjadi karena adanya pro dan kontra pemilihan pimpinan baru DPD.

Pro dan kontra dipicu dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017.

Padahal, tata tertib tersebut mengatur soal masa kepemimpinan DPD yakni 2,5 tahun. Pimpinan lama merasa masih sah menjadi pimpinan.