Bambang Widjojanto: Teror Terhadap Novel Hambat Cita-Cita Jokowi

Kompas.com - 11/04/2017, 13:36 WIB
Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERAMantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Bambang Widjojanto meminta Presiden Joko Widodo turun tangan menanggapi aksi teror yang menimpa penyidik KPK, Novel Baswedan.

Menurut Bambang, peristiwa tersebut jelas bertentangan dengan upaya mewujudkan Nawacita yang menjadi visi dan misi Jokowi.

Pria yang berprofesi sebagai pengacara ini mengatakan, dalam Nawacita disebutkan bahwa negara akan berupaya memberantas korupsi.

(Baca: Begini Kondisi Lokasi Penyiraman Cairan Diduga Air Keras terhadap Novel Baswedan)

Dan adanya teror terhadap aparat mengganggu perwujudan cita-cita tersebut.

"Karena ini satu kejahatan yang langsung mempersoalkan semua keinginan Pak Jokowi yang ingin mewujudkan Nawacita," kata Bambang saat menyambangi Gedung KPK di Jalan Kuningan Persada Kav 4, Menteng, Jakarta Selatan, Selasa (11/4/2017).

Selain itu, dalam Nawacita juga disebutkan bahwa negara tidak akan absen untuk melindungi seluruh warganya.

"Dalam satu Nawacitanya dikemukakan bahwa negara tidak ingin absen," kata Bambang.

Bambang berharap, kejadian yang menimpa Novel menjadi momentum bagi pemerintah untuk bersikap tegas dan berupaya memberikan perlindungan terhadap aparat negara yang menjalani tugasnya memberantas korupsi.

(Baca: Abraham Samad Sebut Serangan terhadap Novel sebagai Aksi Biadab)

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejak Rapid Test hingga Vaksinasi, DPR Dinilai Tak Peduli Rakyat Terdampak Covid-19

Sejak Rapid Test hingga Vaksinasi, DPR Dinilai Tak Peduli Rakyat Terdampak Covid-19

Nasional
Menko PMK Yakin PPKM Mikro Mampu Percepat Penanganan Covid-19

Menko PMK Yakin PPKM Mikro Mampu Percepat Penanganan Covid-19

Nasional
Menko PMK Imbau Perusahaan Turut Serta Dukung Penanganan Stunting

Menko PMK Imbau Perusahaan Turut Serta Dukung Penanganan Stunting

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Kompeks Parlemen Zona Merah, Perlu Vaksinasi Covid-19

Wakil Ketua DPR Sebut Kompeks Parlemen Zona Merah, Perlu Vaksinasi Covid-19

Nasional
Penembakan di Cengkareng, TNI-Polri Diminta Tak Lagi Biarkan Pelanggaran PPKM

Penembakan di Cengkareng, TNI-Polri Diminta Tak Lagi Biarkan Pelanggaran PPKM

Nasional
Menkes Terbitkan Aturan Baru soal Vaksinasi Mandiri

Menkes Terbitkan Aturan Baru soal Vaksinasi Mandiri

Nasional
Pengamat Nilai Isu Perpecahan Demokrat Berbahaya bagi Iklim Demokrasi

Pengamat Nilai Isu Perpecahan Demokrat Berbahaya bagi Iklim Demokrasi

Nasional
Soal Kerumunan Penyambutan Jokowi, KSP: Wajar, Warga Sudah Lama Ingin Bertemu Presiden

Soal Kerumunan Penyambutan Jokowi, KSP: Wajar, Warga Sudah Lama Ingin Bertemu Presiden

Nasional
Polisi Dilarang ke Tempat Hiburan Malam, Masyarakat Diminta Lapor jika Melihat

Polisi Dilarang ke Tempat Hiburan Malam, Masyarakat Diminta Lapor jika Melihat

Nasional
Apresiasi Kehadiran Polisi Virtual, Wakil Ketua DPR: Harus Tetap Humanis dan Persuasif

Apresiasi Kehadiran Polisi Virtual, Wakil Ketua DPR: Harus Tetap Humanis dan Persuasif

Nasional
Tak Hanya Anggota DPR dan Keluarga, Dasco Sebut Staf Pendukung Parlemen juga Divaksin

Tak Hanya Anggota DPR dan Keluarga, Dasco Sebut Staf Pendukung Parlemen juga Divaksin

Nasional
Resmi Dilantik Jadi Wali Kota, Gibran dan Bobby Tetap Dikawal Paspampres

Resmi Dilantik Jadi Wali Kota, Gibran dan Bobby Tetap Dikawal Paspampres

Nasional
Ingin Lakukan Revitalisasi KUA, Menag: Kondisi KUA Kita Jauh dari Kata Layak

Ingin Lakukan Revitalisasi KUA, Menag: Kondisi KUA Kita Jauh dari Kata Layak

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Aksi 'Koboi' Anggota Polisi, Komisi III DPR: Sangat memalukan

Soal Aksi "Koboi" Anggota Polisi, Komisi III DPR: Sangat memalukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X