Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saldi Isra Dianggap Layak Jadi Hakim MK

Kompas.com - 11/04/2017, 13:19 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai, sedikitnya ada dua hal yang membuat sosok Saldi Isra dianggap layak menjadi hakim konstitusi.

Pertama, Pakar Tata Hukum Negara dari Universitas Andalas itu dinilai memiliki wawasan yang luas.

Arsul mengaku sudah sejak lama mengenal Saldi, jauh sebelum ia duduk sebagai anggota DPR.

(baca: Ini Alasan Jokowi Pilih Saldi Isra sebagai Pengganti Patrialis Akbar)

Keduanya sama-sama akademisi dan aktivis yang kerap bertemu pada forum diskusi dan Focus Group Discussion (FGD).

"Saldi ini karena orangnya rajin baca buku maka harus diakui wawasan akademiknya luas," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

"Jadi ketika dia bicara soal sebuah isu, tidak jarang dia melakukan komparasi dengan yang terjadi di negara lain," tuturnya.

Kedua, Saldi dinilai memiliki integritas sebagai hakim konstitusi. Arsul melihat sosok Saldi sebagai figur yang berhati-hati dan amat menjaga integritasnya.

(baca: Profil Saldi Isra, Hakim Konstitusi Pilihan Jokowi)

Ia mencontohkan saat Saldi mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi. Arsul mengaku ikut mendukung langkah tersebut.

Saldi menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Arsul tersebut. Namun, ia memohon Arsul tak mengungkapkannya di depan publik.

Sebab, istri Arsul, yakni Anggota Komisi Yudisial Sukma Violetta merupakan anggota tim pansel hakim konstitusi.

Selain itu, Saldi juga kerap menolak saat dimintai tolong untuk menjadi saksi di pengadilan.

"Beberapa kali misalnya, minta dia untuk jadi saksi dia tidak mau. Karena dia tidak mau ada dalam situasi terjebak bahwa dia ada dalam satu pendapat, sementara kadang-kadang kita harus berubah pendapat karena menemukan perspektif-perspektif baru," ujarnya.

"Soal integritas, tidak diragukan," ucap Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Saldi Isra mengucapkan sumpah jabatan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Istana Negara, Jakarta, Selasa pagi.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyaksikan pelaksanaan sumpah jabatan tersebut.

Saldi menggantikan Patrialis Akbar yang terseret kasus dugaan korupsi saat menangani uji materi di MK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com