Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Ungkap Penggelembungan Harga Barang dalam Pengadaan e-KTP

Kompas.com - 10/04/2017, 23:09 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengkonfirmasi isi dakwaan soal adanya penggelembungan harga barang dalam pengadaan e-KTP kepada Business Development Manager PT Hewlett Packard Indonesia Berman Jandry S Hutasoit.

Berman jadi saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Salah satu barang yang disebut jaksa yakni harga personal computer (PC) yang melambung tinggi dari harga sebenarnya.

"Dari catatan saya, tercatat harga asli Rp 4 juta, tapi di price list Rp 12 juta. Apakah tahu harga itu?" tanya jaksa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Sebin (10/4/2017).

"Tidak tahu," jawab Berman.

(Baca: Pemenang Lelang Proyek E-KTP Pesan Barang Sebelum Teken Kontrak)

Jaksa membeberkan informasi bahwa Berman memberikan daftar harga tanpa mencantumkandiskon. Padahal, untuk pembelian dalam jumlah banyak, terdapat diskon hingga 60 persen.

Berman mengatakan, di perusahaannya, penjualan terdiri dari barang project dan barang retail. Untuk barang project memang mendapatkan diskon 50 hingga 60 persen dari harga sebenarnya.

"Untuk barang yang belum pernah dibeli, kita hanya berikan price list," kata Berman.

Jaksa Irene Putrie mengatakan, harga pengadaan PC memang paling besar dengan penggelembungan harga cukup jauh. Setiap PC dihargai Rp 12 juta perunit. Harga tersebut yang akhirnya dicantumkan dalam kontrak.

Padahal, harga aslinya tak lebih dari Rp 5 juta. Jumlah PC untuk pengadaan e-KTP sebanyak 13.430 unit.

(Baca: Anggota Tim Teknis Proyek E-KTP Akui Ada Bagi-bagi Uang)

"Itu baru PC, belum termasuk server, komponen-komponen lain dari hardware diadakan untuk proyek e-KTP," kata Irene.

Karena mengambil dalam jumlah besar, kata Irene, semestinya panitia tahu ada potongan harga yang diberikan.

Dalam sidang berikutnya, jaksa akan memanggil saksi-saksi yang terlibat dalam pengadaan seperti panitia pengadaan, tim teknis, dan vendor.

Dalam surat dakwaan, Berman bersama anggota tim teknis, Garmaya Sabarling dan Tri Sampurno menyusun konfigurasi spesifikasi teknis dengan mengarahkan pada merk produk tertentu, di antaranya L-1 Identity Solutions, Hewlett Packard (HP), Fargo HDP 5000 dan Oracle.

Sedangkan dalam membuat daftar harga, mereka menaikkan harga barang-barang tersebut sehingga lebih mahal daripada harga yang sebenarnya (mark up). Mereka juga tidak memperhitungkan adanya diskon dari produk-produk tertentu.

Konfigurasi spesifikasi teknis dan daftar harga tersebut dipergunakan oleh terdakwa Sugiharto sebagai bahan acuan dalam pembuatan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Kemudian, pada 11 Februari 2011, Sugiharto menetapkan HPS dan Analisa Harga Satuan per Keping Blangko KTP Elektronik Tahun 2011-2012 sebesar Rp 5.951.886.009.000.

Kompas TV Sidang lanjutan kasus korupsi KTP elektronik digelar pada hari ini (6/4).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

124.782 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Tanah Suci, 24 Orang Wafat

124.782 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Tanah Suci, 24 Orang Wafat

Nasional
Istana Mulai Bahas Peserta Upacara 17 Agustus di IKN

Istana Mulai Bahas Peserta Upacara 17 Agustus di IKN

Nasional
Kejagung Tetapkan 6 Eks GM PT Antam Jadi Tersangka Korupsi Emas 109 Ton

Kejagung Tetapkan 6 Eks GM PT Antam Jadi Tersangka Korupsi Emas 109 Ton

Nasional
Terima Aduan Keluarga Vina, Komnas HAM Upayakan 'Trauma Healing' dan Restitusi

Terima Aduan Keluarga Vina, Komnas HAM Upayakan "Trauma Healing" dan Restitusi

Nasional
SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

Nasional
Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Nasional
SYL Pesan 'Wine' saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

SYL Pesan "Wine" saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

Nasional
Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Nasional
Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Nasional
Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Nasional
Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Nasional
Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Nasional
Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Nasional
Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Nasional
Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com