Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Luncurkan Lima Buku Laporan Kinerja Sepanjang 2012-2017

Kompas.com - 10/04/2017, 17:47 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang berakhirnya masa tugas, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan lima buku yang berisi laporan kinerja KPU periode 2012-2017.

Ketua KPU Juri Ardiantoro mengatakan, kelima buku tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban KPU kepada masyarakat.

Kelima buku itu sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Setya Novanto.

"Kelima buku itu adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada publik. Seluruh tanggung jawab kami ada di buku itu. Sudah disampaikan kepada DPR dan Presiden," ujar Juri, saat memberikan kata sambutan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2017).

Kelima buku yang diterbitkan oleh KPU terdiri dari Inovasi Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014, Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dan 2017, dan Potret Partisipasi Pemilih 2014.

Masing-masing buku berisi kelemahan dan catatan yang harus diperbaiki ke depannya.

Dalam buku "Potret Partisipasi Pemilih 2014", KPU mengkompilasi foto-foto unik kegiatan selama penyelenggaraan Pemilu 2014.

Contohnya, saat KPU menggelar pagelaran wayang kulit sebagai salah satu cara meningkatkan partisipasi pemilih.

Selain itu, foto-foto saat KPU menyelenggarakan sosialisasi dan simulasi kepada pemilih kelompok rentan seperti kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) dan tuna wisma.

Menurut Juri, melalui kelima buku tersebut, Komisioner KPU periode 2012-2017 ingin meninggalkan pengalaman dan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya untuk Komisioner KPU 2017-2022 yang akan segera dilantik oleh Presiden Jokowi.

"Kami ingin meninggalkan pengalaman, pengetahuan kepada masyarakat luas, khusus komisioner mendatang. Transfer of memory harus berjalan dengan baik," kata Juri.

Selain itu, Juri juga berharap KPU lebih mandiri karena hal itu selalu menjadi tantangan terbesar.

Dengan demikian, jika ada upaya melemahkan kemandirian, Komisioner KPU yang baru bisa mengantisipasinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com