Atasi Kelebihan Kapasitas Lapas, Harus Ada Perubahan Paradigma Pemidanaan

Kompas.com - 10/04/2017, 17:21 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, hampir seluruh lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia kelebihan kapasitas.

Dalam waktu dua bulan, rata-rata lapas di seluruh Indonesia menampung 10.000 narapidana baru.

"Posisi yang di dalam harusnya 5 orang kami masukkan 47 orang. Teori over capacity, semakin disesakkan agresivitas meningkat," kata Yasonna, dalam rapat kerja di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2017).

Selain itu, Yasonna mengatakan, lapas tengah kekurangan sipir.

Di setiap lapas yang rata-rata dihuni oleh 3.500 narapidana hanya dijaga 17 sipir.

Kondisi ini, kata Yasonna, kerap memunculkan kericuhan di lapas.

Ia mengungkapkan, lebih dari 50 persen penghuni lapas merupakan narapidana narkoba, yang sebagian besar merupakan pengguna.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Napi narkoba lebih banyak kurirnya daripada pemakainya. Something wrong dalam ekeskusinya," ujar Yasonna.

Yasonna mengatakan, hal itu karena adanya kekeliruan dalam proses pemidanaan di Indonesia sehingga menyebabkan terjadinya kelebihan kapasitas lapas.

Menurut dia, perlu reformasi dalam bidang pemidanaan, khususnya dalam hal pidana narkoba.

"Ada yang salah dari penanganan di proses awal. Di undang-undang jelas, ada assesment, kalau pemakai ya rehab. Tahun 2015 anggaran negara dari BNN (Badan Narkotika Nasional) zaman Pak Anang (Iskandar) itu Rp 100.000 biaya rehab," ujar Yasonna.

"Saya udah ketemu MA dan kami waktu itu mau ngasih grasi mahal dengan catatan direhab. Sudah bicara dengan Pak Anang. Sudah ada kesepakatan dengan MA gimana teknisnya. Tapi terjadi perubahan paradigma. BNN langsung ngegas. Ya kami mundur," lanjut dia.

Yasonna mengatakan, salah satu bentuk terobosan hukum yang bisa diambil adalah mengedepankan prinsip restorative justice, yakni pemberian hukuman yang berlandaskan perbaikan perilaku pelaku kejahatan.

Paradigma pemberian hukuman, lanjut Yasonna, seharusnya terlepas dari paradigma mengkriminalisasi pelaku kejahatan dengan hukuman yang berat.

Dalam beberapa pidana ringan, ia mengusulkan agar adanya keringanan hukuman disertai dengan hukuman yang menyadarkan pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidana tersebut.

Beberapa bentuk hukuman yang bisa digunakan dalam menghukum pidana ringan adalah kerja sosial.

"Harusnya bikin undang-undang pidana yang lebih reformatif. Ada pemidanaan yang reformatif, nanti kita tunggu di KUHP baru," ujar dia.

"Mudah-mudahan RUU KUHP selesai dalam dua masa sidang. Kalau selesai, masuk kami revisi undang-undang pemasyarakatan. Sementara itu kami atur itu nanti lewat PP (Peraturan Pemerintah) sehingga bisa kami laksanakan ini," kata Yasonna.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

Nasional
Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

Nasional
Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

Nasional
Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

Nasional
UPDATE 24 Juli: Sebaran 45.416 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi DKI Jakarta

UPDATE 24 Juli: Sebaran 45.416 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 24 Juli: 17.475.996 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 24 Juli: 17.475.996 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 24 Juli: Sebanyak 252.696 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Harian 25,24 Persen

UPDATE 24 Juli: Sebanyak 252.696 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Harian 25,24 Persen

Nasional
Sebanyak 39.767 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Sebanyak 39.767 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Juli: Ada 264.578 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 24 Juli: Ada 264.578 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Juli: Ada 574.135 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Juli: Ada 574.135 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Juli: Bertambah 39.767, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 2.471.678

UPDATE 24 Juli: Bertambah 39.767, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 2.471.678

Nasional
UPDATE 24 Juli: Tambah 1.415, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 82.013

UPDATE 24 Juli: Tambah 1.415, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 82.013

Nasional
UPDATE 24 Juli: Bertambah 45.416, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Capai 3.127.826 Orang

UPDATE 24 Juli: Bertambah 45.416, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Capai 3.127.826 Orang

Nasional
BEM UI: PP 75/2021 tentang Statuta UI Harus Dicabut, Banyak Pasal Bermasalah

BEM UI: PP 75/2021 tentang Statuta UI Harus Dicabut, Banyak Pasal Bermasalah

Nasional
Ular Sanca 2 Meter Ditemukan di Ventilasi Kamar Mandi Rumah Warga di Pamulang

Ular Sanca 2 Meter Ditemukan di Ventilasi Kamar Mandi Rumah Warga di Pamulang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X