JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mewanti-wanti Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk tidak menggantungkan ekonominya hanya pada ekspor komoditas bahan mentah.
"Saya melihat ketergantungan perekonomian Kalimantan Selatan pada ekspor komoditas bahan mentah, terutama di pertambangan, menyimpan sebuah kerentanan," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (10/4/2017) siang.
Rapat secara khusus membahas proyek strategi nasional Provinsi Kalimantan Selatan.
Catatan Presiden, beberapa komoditas ekspor andalan provinsi tersebut memang mengalami peningkatan dalam hal harga. Barang yang dimaksud, misalnya batu bara, minyak mentah, CPO dan karet.
Bahkan, 20,87 persen perekonomian di Kalimantan Selatan berasal dari kontribusi sektor pertambangan.
Diketahui, angka pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2016 sendiri mencapai 4,38 persen. Angka ini naik dari perolehan 2015 yang hanya 3,84 persen.
Namun, tanpa adanya hilirisasi, angka-angka tersebut diyakini turun suatu saat nanti.
Oleh sebab itu, Presiden menyarankan kepala daerah setempat untuk mulai merancang peralihan dari memproduksi barang mentah menjadi memproduksi barang setengah jadi atau barang jadi.
"Ketergantungan terhadap pertambangan harus sedikit demi sedikit dikurangi dengan menggeser ke arah pengembangan pada sektor unggulan, misalnya pertanian, kehutanan, perikanan dan industri pengolahan," ujar Jokowi.
"Yang paling penting industri pengolahan tadi. Artinya, bahan mentah yang ada di sana harus diarahkan untuk masuk ke industri pengolahan," kata dia.
Selain memberikan nilai tambah bagi rakyat, proses pengolahan barang mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi itu juga diyakini mampu menciptakan lapangan kerja.
Dengan demikian, ekonomi Kalsel pun tumbuh pada pondasi yang kuat.
Demi mewujudkan hal tersebut, Presiden secara khusus meminta kementerian terkait mempercepat pembangunan kawasan industri di Batulicin dan Jorong.
"Saya minta pembangunan kawasan industri di Batulicin dan Jorong segera harus terealisasi. Jangan lupa juga bahwa dua kawasan industri ini memerlukan dukungan infrastruktur penunjang. Misal akses ke kawasan tenaga listrik, air bersih dan ke pelabuhan," ujar Jokowi.