Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dualisme Kepemimpinan, DPD Gelar Dua Rapat Panmus

Kompas.com - 10/04/2017, 12:54 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berlanjut. Usai pelantikan tiga pimpinan baru beberapa waktu lalu, polarisasi dua kubu dalam internal DPD semakin menguat.

Hal itu semakin terlihat dengan adanya dua rapat panitia musyawarah (panmus) yang digelar Senin (10/4/2017) siang.

Rapat panmus digelar untuk menjadwalkan rapat paripurna dan agenda-agenda lainnya. Rapat panmus dengan Ketua DPD Oesman Sapta Odang digelar di ruang rapat pimpinan DPD, lantai 8, Nusantara III, Kompleks Parlemen.

Di waktu yang sama, dua pimpinan lama, GKR Hemas dan Farouk Muhammad juga menggelar rapat panmus bertempat di ruang Samithi, Nusantara V.

Seusai rapat, Hemas membacakan dua simpulan rapat dan menegaskan bahwa rapat panmus yang dipimpinnya adalah yang sah.

"Saya kira apa yang mereka lakukan menurut kami adalah ilegal. Kita harus tetap taat pada hukum. Kami sudah harus menjalankan apa yang sudah diputuskan oleh MA (Mahkamah Agung)," kata Hemas, Senin siang.

Sekalipun panmus yang diprakarsai Hemas dan Farouk tak dihadiri Sekretaris Jenderal DPD, namun pihak Hemas dan Farouk tetap meyakini bahwa panmus yang dipimpin Oesman Sapta ilegal.

"Kami mau difasilitasi atau tidak kami harus tetap melaksanakan rapat panmus ini. Panmus yang dilaksanakan dan diprakarsai sekjen itu juga merupakan kesalahan. Panmus ilegal," ucap Hemas.

Adapun, rapat panmus kubu Oesman Sapta sempat diwarnai protes dari kubu Farouk-Hemas. Anggota DPD dari Maluku Anna Latuconsina dan anggota DPD dari Kalimantan Selatan Sofwat Hadi protes karena ruang panmus di lantai 8 masih dikunci.

Padahal pada undangan rapat yang mereka terima, tercantum Pukul 10.00 WIB. Namun hingga Pukul 11.00 WIB ruangan masih terkunci dan tak ada daftar hadir. Mereka pun menuding Sekjen DPD tak netral.

"Sebelum pukul 10.00 saya datang tapi sekarang pukul 11.00 ruang itu dikunci jadi itu undangan apa? Itu undangan serius apa main-main?" kata Sofwat.

"Daftar hadir tidak ada, semua ruangan masih dikunci. Ini berarti ada dua kubu," ujar Anna.

(Baca juga: Peneliti Formappi: Marwah DPD Dikalahkan Kepentingan Politik)

Sementara itu, anggota DPD dari kubu Oesman Sapta, Akhmad Muqowam menanggapi santai tudingan penguncian ruang rapat tersebut.

Menurut dia, ruang rapat terkunci karena Oesman Sapta belum hadir di tempat.

Terkait tudingan Sekjen DPD tidak netral, Muqowam menegaskan bahwa kepemimpinan Oesman Sapta sudah disahkan.

"Sekarang pimpinannya siapa? Kalau Pak OSO (Oesman Sapta) belum datang, kami tunggu dia. Netral, tidak netral. Kayak sepak bola saja," ujarnya.

(Baca juga: DPD Cacat sejak Lahir...)

Ia juga meyakini tak ada perpecahan di internal DPD menjadi dua kubu. Hal itu salah satunya ditunjukan dengan sikap legowo mantan Ketua DPD Mohammad Saleh saat menyerahkan jabatannya.

"Setahu saya sih enggak ada lagi (dua kubu). Pak OSO sudah dilantik, Pak Ketua (Saleh) juga hadir ketawa-ketawa saja," kata Muqowam.

Hingga berita ini diturunkan, rapat panmus kubu Oesman Sapta masih berlangsung dan baru dimulai sekitar Pukul 12.00 WIB.

(Baca juga: Ribut Rebutan Kursi Pimpinan, Keberadaan DPD Dipertanyakan)

Kompas TV CKR Hemas Enggan Mundur Sebagai Wakil Ketua DPD
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com