Kompas.com - 08/04/2017, 18:26 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyetujui bila sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditunda.

Pembacaan tuntutan akan berlangsung pada 11 April 2017. Namun, dengan alasan keamanan, Polda Metro Jaya meminta agar pembacaan tuntutan dilangsungkan setelah 19 April 2017, yakni setelah Pilkada DKI putaran kedua selesai.

"Ditunda saja supaya Pilkada bisa dilaksanakan dengan tenang. Saya dukung. Masuk akal permintaan Kejaksaan dan Kepolisian itu sangat bijaksana," kata Jimly di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (8/4/2017).

(Baca: Polri Tegaskan Surat Kapolda soal Sidang Ahok Bukan Intervensi)

Jimly menuturkan, jadwal sidang dapat ditunda hingga penetapan Gubernur DKI Jakarta. Hal itu, kata dia, diperlukan untuk membuat situasi kondusif sebelum penggunaan hak politik warga Jakarta.

Jika pembacaan sidang sesuai dengan rencana awal, Jimly menduga akan terjadi kerawanan dari demonstrasi. Penundaan jadwal sidang, lanjut dia, tidak dimaksudkan untuk membela salah satu pasaangan calon Pilkada Jakarta.

"Akibatnya, emosinya tinggi sekali. Demo terus. Demo dilawan demo lagi. Biar ditenangkan dulu," ucap Jimly.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, pengatur jadwal sidang merupakan seni tersendiri. Berkaca pada pengalamannya, Jimly mengatakan pembacaaan putusan di MK dapat memiliki konsekuensi.

(Baca: Sepakat dengan Kapolda, Sandi Setuju Sidang Tuntutan Ahok Ditunda)

"Misalnya ada perkara, kalau kami tentukan dibacakan di jumat pagi putusan nanti jadi bahan pembicaraan di khotbah. Jadi kalau begitu belakangan aja, sore. Itu beleid internal hakim. Boleh. Untuk kepentingan yang lebih besar," ucap Jimly.

Sebelumnya, Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono membenarkan pihak kepolisian meminta kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.

Argo mengatakan, permintaan itu diajukan dengan pertimbangan masalah keamanan jelang pencoblosan. Pihak kepolisian meminta hal tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo juga sepakat penundaan sidang setelah menerima tembusan surat dari Polda Metro. Prasetyo menganggap, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Muhammad Iriawan melihat ada dinamika yang patut diantisipasi.

Kompas TV Sidang ke-12 kasus dugaan penodaan agama, kembali digelar hari ini (28/2) di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Agenda sidang, mendengarkan keterangan 2 orang ahli. Hadir sebagai ahli dalam sidang kasus dugaan penodaan agama, dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama adalah pimpinan FPI Rizieq Shihab, sebagai ahli agama. Selain itu, sidang juga menghadirkan Abdul Chair Ramadhan sebagai ahli hukum pidana. Abdul Choir, sedianya dimintai keterangan pada sidang sebelumnya, namun berhalangan datang.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Relawan Jokowi Klaim Tak Ada 'Bandar' yang Danai Musyawarah Rakyat

Relawan Jokowi Klaim Tak Ada 'Bandar' yang Danai Musyawarah Rakyat

Nasional
Siap Beri Kesaksian Kasus Brigadir J, Bharada E Resmi Ajukan Diri sebagai Justice Collaborator

Siap Beri Kesaksian Kasus Brigadir J, Bharada E Resmi Ajukan Diri sebagai Justice Collaborator

Nasional
Luhut Usul TNI Bisa Jabat di Kementerian, Anggota DPR: Jangan Sampai Kembali ke Dwifungsi ABRI

Luhut Usul TNI Bisa Jabat di Kementerian, Anggota DPR: Jangan Sampai Kembali ke Dwifungsi ABRI

Nasional
Istana Diminta Lebih Keras soal Kasus Brigadir J, Moeldoko: Kapolri Sudah Pedomani Perintah Presiden

Istana Diminta Lebih Keras soal Kasus Brigadir J, Moeldoko: Kapolri Sudah Pedomani Perintah Presiden

Nasional
KPK Panggil Ketua DPRD Kota Ambon sebagai Saksi Terkait Suap Izin Pendirian Gerai Alfamidi

KPK Panggil Ketua DPRD Kota Ambon sebagai Saksi Terkait Suap Izin Pendirian Gerai Alfamidi

Nasional
Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang Jerat Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Brigadir J

Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang Jerat Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Brigadir J

Nasional
PKB Gelar Sejumlah Ritual Sebelum Jalan Bareng dengan Gerindra Ke KPU, Apa Saja?

PKB Gelar Sejumlah Ritual Sebelum Jalan Bareng dengan Gerindra Ke KPU, Apa Saja?

Nasional
Jokowi Disebut 'Ada Hati' dengan Prabowo, Relawan: Saya Yakin Belum Dipilih

Jokowi Disebut 'Ada Hati' dengan Prabowo, Relawan: Saya Yakin Belum Dipilih

Nasional
2 Tersangka Pembunuhan Brigadir J: Brigadir RR Terancam Hukuman Mati, Bharada E Bisa Kena 15 Tahun Penjara

2 Tersangka Pembunuhan Brigadir J: Brigadir RR Terancam Hukuman Mati, Bharada E Bisa Kena 15 Tahun Penjara

Nasional
Soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Moeldoko: Tunggu Saja, Sebentar Lagi

Soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Moeldoko: Tunggu Saja, Sebentar Lagi

Nasional
Cak Imin-Prabowo Daftar Bareng ke KPU, PKB: Soft Launching, Kita Sepakat Koalisi

Cak Imin-Prabowo Daftar Bareng ke KPU, PKB: Soft Launching, Kita Sepakat Koalisi

Nasional
Geledah Plaza Summarecon Jatim, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Geledah Plaza Summarecon Jatim, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Relawan Jokowi Sebut Musra Tak Perlu Dianggap Momok oleh Parpol

Relawan Jokowi Sebut Musra Tak Perlu Dianggap Momok oleh Parpol

Nasional
Pengacara Sebut Bharada E Mengaku Diperintah Bunuh Brigadir J, Polri: Tunggu Timsus Kerja Tuntas Dulu

Pengacara Sebut Bharada E Mengaku Diperintah Bunuh Brigadir J, Polri: Tunggu Timsus Kerja Tuntas Dulu

Nasional
Komnas HAM Akan Kembali Meminta Keterangan Bharada E

Komnas HAM Akan Kembali Meminta Keterangan Bharada E

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.