Kompas.com - 08/04/2017, 18:26 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyetujui bila sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditunda.

Pembacaan tuntutan akan berlangsung pada 11 April 2017. Namun, dengan alasan keamanan, Polda Metro Jaya meminta agar pembacaan tuntutan dilangsungkan setelah 19 April 2017, yakni setelah Pilkada DKI putaran kedua selesai.

"Ditunda saja supaya Pilkada bisa dilaksanakan dengan tenang. Saya dukung. Masuk akal permintaan Kejaksaan dan Kepolisian itu sangat bijaksana," kata Jimly di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (8/4/2017).

(Baca: Polri Tegaskan Surat Kapolda soal Sidang Ahok Bukan Intervensi)

Jimly menuturkan, jadwal sidang dapat ditunda hingga penetapan Gubernur DKI Jakarta. Hal itu, kata dia, diperlukan untuk membuat situasi kondusif sebelum penggunaan hak politik warga Jakarta.

Jika pembacaan sidang sesuai dengan rencana awal, Jimly menduga akan terjadi kerawanan dari demonstrasi. Penundaan jadwal sidang, lanjut dia, tidak dimaksudkan untuk membela salah satu pasaangan calon Pilkada Jakarta.

"Akibatnya, emosinya tinggi sekali. Demo terus. Demo dilawan demo lagi. Biar ditenangkan dulu," ucap Jimly.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, pengatur jadwal sidang merupakan seni tersendiri. Berkaca pada pengalamannya, Jimly mengatakan pembacaaan putusan di MK dapat memiliki konsekuensi.

(Baca: Sepakat dengan Kapolda, Sandi Setuju Sidang Tuntutan Ahok Ditunda)

"Misalnya ada perkara, kalau kami tentukan dibacakan di jumat pagi putusan nanti jadi bahan pembicaraan di khotbah. Jadi kalau begitu belakangan aja, sore. Itu beleid internal hakim. Boleh. Untuk kepentingan yang lebih besar," ucap Jimly.

Sebelumnya, Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono membenarkan pihak kepolisian meminta kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.

Argo mengatakan, permintaan itu diajukan dengan pertimbangan masalah keamanan jelang pencoblosan. Pihak kepolisian meminta hal tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo juga sepakat penundaan sidang setelah menerima tembusan surat dari Polda Metro. Prasetyo menganggap, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Muhammad Iriawan melihat ada dinamika yang patut diantisipasi.

Kompas TV Sidang ke-12 kasus dugaan penodaan agama, kembali digelar hari ini (28/2) di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Agenda sidang, mendengarkan keterangan 2 orang ahli. Hadir sebagai ahli dalam sidang kasus dugaan penodaan agama, dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama adalah pimpinan FPI Rizieq Shihab, sebagai ahli agama. Selain itu, sidang juga menghadirkan Abdul Chair Ramadhan sebagai ahli hukum pidana. Abdul Choir, sedianya dimintai keterangan pada sidang sebelumnya, namun berhalangan datang.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.