Kompas.com - 08/04/2017, 15:29 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Konstitusi Universitas Andalas Khoirul Fahmi menganggap adanya inkonsistensi Mahkamah Agung dalam pelantikan pimpinan baru Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Di satu sisi, MA telah mengeluarkan keputusan yang membatalkan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 soal masa jabatan Pimpinan DPD menjadi 2,5 tahun.

Namun, pada akhirnya, MA melantik Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD RI, serta Nono Sampono dan Darmayanti Lubis sebagai wakilnya.

Menurut Fahmi, semestinya ada penyelesaian di tubuh DPD sebelum mengesahkan pimpunan baru.

"Harusnya selesaikan masalah politik di DPD, baru ambil sumpah," ujar Fahmi dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (8/4/2017),

(Baca: Ketika DPD Terbuai dengan Kekuasaan...)

Kericuhan terjadi saat pembacaan putusan MA dalam Rapat Panitia Musyawarah DPD. Ada pro dan kontra dalam menafsirkan putusan MA tersebut. Pasalnya, terdapat kesalahan penulisan pada putusan itu.

Hal ini menjadi multitafsir, ada yang menganggap putusan itu harus dijalankan, ada juga yang menganggap cacat sehingga tak bisa dijadikan dasar hukum.

Fahmi menilai pelantikan oleh MA sangat keliru. Ia pun meminta agar pengambilan sumpah jabatan pimpinan DPD itu dievaluasi oleh MA. Ia menganggap Oesman, Nono, dan Darmayanti tidak sah memimpin DPD.

(Baca: Anggota DPD ini Akan Adukan Pelantikan Oesman Sapta ke KY)

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Arab Saudi Larang Warganya ke Indonesia, Kemenlu Beri Penjelasan soal Kondisi Covid-19 di Tanah Air

Arab Saudi Larang Warganya ke Indonesia, Kemenlu Beri Penjelasan soal Kondisi Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Menilik Kesibukan Silaturahmi NU Menjelang Tahun Politik

Menilik Kesibukan Silaturahmi NU Menjelang Tahun Politik

Nasional
UPDATE 23 Mei: 2.890 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Mei: 2.890 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 23 Mei: Sebaran 174 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

UPDATE 23 Mei: Sebaran 174 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 23 Mei: Ada 2.610 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 23 Mei: Ada 2.610 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 23 Mei: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 12

UPDATE 23 Mei: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 12

Nasional
Polisi Telusuri Aliran Dana Kasus Penipuan Binomo ke Bar Milik Indra Kenz

Polisi Telusuri Aliran Dana Kasus Penipuan Binomo ke Bar Milik Indra Kenz

Nasional
UPDATE 23 Mei 2022: Tambah 929, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.893.340

UPDATE 23 Mei 2022: Tambah 929, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.893.340

Nasional
UPDATE 23 Mei: Ada 14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia

UPDATE 23 Mei: Ada 14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia

Nasional
UPDATE 23 Mei: Tambah 174, Kasus Covid-19 Totalnya Jadi 6.052.764

UPDATE 23 Mei: Tambah 174, Kasus Covid-19 Totalnya Jadi 6.052.764

Nasional
PPP Nilai Pernyataan Jokowi di Acara Projo Bukan Kode untuk Ganjar

PPP Nilai Pernyataan Jokowi di Acara Projo Bukan Kode untuk Ganjar

Nasional
Wakil Ketua Komisi II: Honor Petugas KPPS Disepakati Naik 3 Kali Lipat

Wakil Ketua Komisi II: Honor Petugas KPPS Disepakati Naik 3 Kali Lipat

Nasional
Kemenkes Minta Orang Tua Waspadai Gejala Awal Hepatitis Akut pada Anak

Kemenkes Minta Orang Tua Waspadai Gejala Awal Hepatitis Akut pada Anak

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Akan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Penyelundupan Senjata di Sangihe

Panglima TNI Tegaskan Akan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Penyelundupan Senjata di Sangihe

Nasional
Jokowi: Presidensi G20 Kami Manfaatkan untuk Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang

Jokowi: Presidensi G20 Kami Manfaatkan untuk Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.